Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

Wakil Ketua IV DPRD Lampung Dorong Raperda Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

10
×

Wakil Ketua IV DPRD Lampung Dorong Raperda Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, SUARAEXPOSE.COM – Wakil Ketua IV DPRD Provinsi Lampung, Naldi Rinara, S.E., M.M., mendorong agar sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD Lampung benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi produk regulasi.

Menurut Naldi, setiap rancangan peraturan daerah yang tengah dipersiapkan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pengelolaan potensi daerah, serta meningkatkan perlindungan dan ketahanan sosial.

Example 300x600

Hal tersebut disampaikannya pada Jumat (11/9/2026), saat menyoroti pentingnya pembahasan sejumlah Raperda inisiatif DPRD Provinsi Lampung Tahun 2026.

Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah Raperda tentang Desa Wisata. Naldi menilai, pengembangan desa wisata harus mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

Menurutnya, keberhasilan desa wisata tidak cukup diukur dari banyaknya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung.

Ia menegaskan, masyarakat desa harus dilibatkan sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pengembangan sektor pariwisata.

Keterlibatan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan UMKM, usaha kuliner, kerajinan, jasa wisata, ekonomi kreatif, hingga pemasaran produk unggulan desa.

Selain Raperda Desa Wisata, Naldi juga menyoroti pentingnya Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, Provinsi Lampung memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun, potensi tersebut harus dikelola secara optimal agar memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Ia mendorong agar regulasi tersebut tidak hanya mengatur persoalan kewenangan pemerintahan, tetapi juga memperkuat pemberdayaan masyarakat pesisir, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya laut.

“Potensi kelautan kita besar. Manfaat ekonominya harus lebih banyak dirasakan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan,” ujarnya.

Di sisi lain, Naldi turut memberikan perhatian terhadap Raperda tentang Anti-LGBT yang menjadi bagian dari pembahasan regulasi daerah.

Ia menyampaikan bahwa pembahasan rancangan regulasi tersebut perlu dilakukan secara objektif, terukur, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, aspek pencegahan, edukasi, perlindungan keluarga, serta kepentingan masyarakat perlu menjadi perhatian dalam proses penyusunan regulasi agar memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat diterapkan secara efektif.

“Yang terpenting adalah bagaimana regulasi ini memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat serta memperkuat ketahanan keluarga dengan tetap berada dalam koridor hukum,” tegasnya.

Naldi menambahkan, DPRD Provinsi Lampung akan memastikan seluruh Raperda yang diusulkan melalui proses pembahasan secara matang dan komprehensif.

Dengan demikian, produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menjadi instrumen kebijakan yang memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga Raperda tersebut merupakan bagian dari 12 Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung Tahun 2026 yang pembahasannya akan dilanjutkan sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

DPRD Lampung berharap regulasi yang dihasilkan nantinya dapat menjawab berbagai persoalan daerah sekaligus memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *