BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan pengawasan sektor energi, khususnya terkait ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Lampung. Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI di Provinsi Lampung, Jumat (9/10/2026).
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima rombongan Komisi XII DPR RI yang dipimpin Putri Zulkifli Hasan. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap distribusi energi, terutama untuk memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan rombongan di Bandara Raden Intan II Lampung. Selanjutnya, rombongan melakukan peninjauan langsung ke SPBU Pertamina Candimas Natar dan SPBU Pertamina CoDo Bypass Rajabasa.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi pelayanan, ketersediaan pasokan, serta pelaksanaan distribusi BBM di lapangan.
Kegiatan ini turut didampingi Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Kepala BPH Migas, serta jajaran direksi PT Pertamina.
Setelah melakukan peninjauan, rombongan melanjutkan agenda dengan pertemuan dan rapat koordinasi di Ruang Sakai Sambayan Lantai III Kantor PLN UID Lampung. Pertemuan tersebut melibatkan Komisi XII DPR RI, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Lampung, serta sejumlah badan usaha milik negara di sektor energi.
Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyampaikan bahwa pengawasan sektor energi perlu dilakukan secara bersama-sama melalui koordinasi antara pemerintah, legislatif, dan badan usaha terkait.
Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kelancaran pasokan dan distribusi BBM, sehingga kebutuhan energi masyarakat di Provinsi Lampung dapat terpenuhi.
“Pengawasan sektor energi perlu dilakukan secara bersama untuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM berjalan lancar, sehingga kebutuhan masyarakat di Provinsi Lampung dapat terpenuhi,” ujar Ahmad Giri Akbar.
Pertemuan tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Direktur Utama PT PLN (Persero), Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, serta Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk.
Melalui koordinasi tersebut, DPRD Provinsi Lampung diharapkan dapat semakin memperkuat fungsi pengawasan terhadap ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM.
Pengawasan yang berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam memastikan pelayanan sektor energi berjalan optimal, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat di Provinsi Lampung.(adv)


















