Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

Pemprov Lampung Siap Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Antisipasi Penyalahgunaan Barcode di SPBU

9
×

Pemprov Lampung Siap Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Antisipasi Penyalahgunaan Barcode di SPBU

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan siap memperkuat pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menyusul adanya sorotan DPRD Provinsi Lampung terkait antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pengawasan yang lebih ketat dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

Example 300x600

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, sebelumnya menyoroti masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Ia menduga kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan ketersediaan pasokan, tetapi juga lemahnya pengawasan terhadap praktik penyalahgunaan barcode BBM subsidi.

Menurut Fauzan, berdasarkan hasil temuannya di lapangan, terdapat dugaan kendaraan yang menggunakan beberapa barcode dengan cara mengganti nomor polisi kendaraan.

Ia menilai praktik tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena berpotensi mengganggu distribusi BBM bersubsidi dan merugikan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.

Fauzan mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, memperkuat koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah menerapkan pemeriksaan berlapis ketika masyarakat melakukan pengisian BBM subsidi, yakni dengan mencocokkan barcode dengan dokumen asli kendaraan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Dengan mekanisme tersebut, petugas SPBU diharapkan tidak hanya melakukan pemindaian barcode, tetapi juga memastikan kesesuaian identitas kendaraan dengan data yang terdaftar.

Selain itu, Fauzan juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap kendaraan yang terindikasi melakukan penyimpangan, termasuk pemeriksaan bagasi apabila ditemukan alasan dan indikasi yang mencurigakan sesuai ketentuan.

Ia turut mengusulkan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk membantu menjaga ketertiban dan memperkuat pengawasan di lingkungan SPBU.

Fauzan menegaskan bahwa usulan tersebut bukan bertujuan membatasi hak masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi. Sebaliknya, pengawasan diperlukan untuk mencegah praktik penyalahgunaan yang dapat menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran.

Di sisi lain, DPRD Lampung juga mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung yang telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada BPH Migas.

Namun, menurut Fauzan, penambahan kuota harus dibarengi dengan pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan fasilitas subsidi.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti masukan DPRD melalui koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap keabsahan kendaraan serta kesesuaian QR Code yang digunakan masyarakat ketika membeli BBM bersubsidi.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam proses penyaluran energi bersubsidi.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk membangun koordinasi dengan Pertamina, aparat penegak hukum, serta instansi terkait lainnya.

Melalui pengawasan yang lebih optimal, distribusi BBM bersubsidi diharapkan berlangsung secara transparan, tertib, dan tepat sasaran sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi tanpa terganggu oleh praktik penyalahgunaan di lapangan.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *