BANDAR LAMPUNG — DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendukung reintegrasi sosial Klien Pemasyarakatan agar dapat kembali ke tengah masyarakat, hidup mandiri, produktif, dan taat hukum. Komitmen tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi Silalahi, SH, yang hadir sebagai narasumber mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung dalam kegiatan Sosialisasi Kelompok Layanan Bimbingan Integrasi (Kelayan Binter) di Holiday Inn Lampung–Bukit Randu, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Lampung ini membahas penguatan layanan pembimbingan dan reintegrasi sosial dalam kerangka pembaruan hukum nasional pidana. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sistem pemidanaan semakin menekankan pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, dengan perhatian pada perbaikan pelaku, pencegahan tindak pidana, serta perlindungan masyarakat.
Dalam paparan bertajuk Paradigma Baru Sistem Pemidanaan di Indonesia, dijelaskan bahwa keberhasilan pemasyarakatan memerlukan dukungan terpadu agar Klien Pemasyarakatan memiliki kesempatan memperbaiki diri dan kembali menjalankan peran sosial secara bertanggung jawab. Kelayan Binter menjadi wadah koordinasi dan kolaborasi lintas sektor yang diinisiasi empat Balai Pemasyarakatan (Bapas) di wilayah Lampung, yakni Bapas Kelas I Bandar Lampung, Bapas Kelas II Metro, Bapas Kelas II Pringsewu, dan Bapas Kelas II Kotabumi.
Melalui Kelayan Binter, Klien Pemasyarakatan diharapkan memperoleh akses terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, layanan kesehatan, rehabilitasi, dan dukungan keluarga. Pelaksanaannya memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, BNN, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga. Sinergi tersebut penting untuk mengurangi stigma dan membuka kesempatan bagi klien agar dapat kembali berkontribusi secara positif di lingkungan masyarakat.
Selain penegakan layanan bimbingan integrasi, pencegahan penerapan pidana kerja sosial sesuai KUHP Nasional juga menjadi perhatian bersama. Berdasarkan paparan materi, Provinsi Lampung telah melakukan sejumlah langkah awal melalui penyiapan lokasi pelaksanaan dan kerja sama dengan pihak terkait di wilayah kerja masing-masing Bapas. Koordinasi antarlembaga perlu terus diperkuat agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan sinergi keberlanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan dalam mendukung masyarakat keberhasilan reintegrasi sosial. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu Klien Pemasyarakatan membangun kehidupan yang lebih baik, mengurangi risiko pelanggaran pidana, serta menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan berkeadilan. (adv)


















