BANDAR LAMPUNG, SUARAEXPOSE.COM – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran sekaligus mengurangi antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Penguatan koordinasi tersebut dibahas dalam rapat lintas sektor yang dipimpin langsung Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.T., di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si., Wakil Ketua Komisi IV H. Akhmad Iswan H Caya, S.H., M.H., serta perwakilan BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, kepolisian, pengelola SPBU, dan sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Dalam pembahasan tersebut, Gubernur Lampung menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi akan diperketat secara bertahap, terutama terhadap kendaraan roda enam ke atas.
Pengawasan diarahkan pada kesesuaian identitas kendaraan, nomor polisi, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta penggunaan kode QR Pertamina ketika melakukan pengisian BBM.
Pemerintah Provinsi Lampung juga berencana melibatkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk membantu pengawasan langsung di SPBU.
Langkah ini dinilai penting mengingat meningkatnya kebutuhan BBM bersubsidi harus diimbangi dengan pengawasan distribusi yang efektif agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyalurannya.
Selain itu, Gubernur meminta agar aturan pembatasan operasional kendaraan berat di wilayah Kota Bandar Lampung pada pagi hingga sore hari dapat ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendukung kelancaran distribusi BBM sekaligus mengurangi kepadatan kendaraan dan antrean panjang di SPBU.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Lampung Drs. H. Mukhlis Basri, M.Si., menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui kebijakan, tetapi harus disertai koordinasi dan pelaksanaan yang konsisten oleh seluruh instansi terkait.
DPRD juga mendorong pemeriksaan kesesuaian nomor polisi kendaraan dengan data kode QR Pertamina agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
Mukhlis menilai keterlibatan pemerintah daerah, kepolisian, Pertamina, pengelola SPBU, serta instansi terkait menjadi faktor penting dalam memastikan kebijakan pengawasan berjalan efektif.
Di sisi lain, DPRD Provinsi Lampung turut mengajak masyarakat dan insan pers untuk berperan aktif melakukan pemantauan secara konstruktif terhadap pelaksanaan distribusi BBM bersubsidi.
Partisipasi publik dinilai penting sebagai bagian dari kontrol sosial guna mendorong transparansi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mencegah potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Melalui penguatan koordinasi antara Pemprov Lampung, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pengawasan distribusi BBM bersubsidi semakin optimal, antrean kendaraan dapat dikurangi, serta kebutuhan masyarakat terhadap BBM dapat terpenuhi secara adil dan tepat sasaran.(adv)


















