BANDAR LAMPUNG — Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung membahas tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Hanifal, S.P., didampingi Wakil Ketua Condrowati, S.E., M.Si., serta sejumlah anggota Bapemperda lainnya.
Tiga agenda utama yang menjadi pembahasan meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan, Raperda tentang Desa Wisata, serta Raperda mengenai pencabutan sejumlah peraturan daerah yang mengatur tarif pelayanan rumah sakit daerah.
Dalam pembahasan Raperda Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan, Bapemperda melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, serta Biro Hukum Setdaprov Lampung.
Pembahasan diarahkan untuk memastikan pengaturan sektor kelautan dan perikanan dapat berjalan sesuai kebutuhan daerah, sekaligus memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.
Selanjutnya, pembahasan Raperda tentang Desa Wisata dilakukan bersama sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, serta instansi yang menangani perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, permukiman, pendapatan, keuangan, dan hukum.
Raperda Desa Wisata diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan potensi wisata berbasis desa, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta meningkatkan pemanfaatan potensi lokal.
Sementara itu, agenda ketiga membahas pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah dan Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.
Pembahasan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah, RSUD Bandar Negara Husada, Bapenda, BPKAD, Biro Hukum, serta Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.
Dalam proses pembahasan, Bapemperda menekankan pentingnya kajian secara menyeluruh terhadap setiap rancangan regulasi. Hal ini diperlukan agar produk hukum daerah yang dihasilkan memiliki kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Koordinasi lintas OPD juga menjadi perhatian penting guna memastikan setiap materi Raperda dapat diterapkan secara efektif dan tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.
Melalui pembahasan tiga Raperda tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap penyusunan regulasi daerah semakin berkualitas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Lampung.(adv)


















