Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

Komisi V DPRD Lampung Bahas Dua Raperda, Perkuat Perlindungan Masyarakat

10
×

Komisi V DPRD Lampung Bahas Dua Raperda, Perkuat Perlindungan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG – Komisi V DPRD Provinsi Lampung membahas dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD sebagai upaya memperkuat perlindungan masyarakat serta meningkatkan kepastian hukum di Provinsi Lampung.

Dua Raperda yang menjadi pembahasan tersebut yakni Raperda tentang LGBT dan Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Example 300x600

Pembahasan berlangsung di Ruang Kerja Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin (5/10/2026), dengan fokus pada pendalaman substansi, mekanisme pelaksanaan, serta peran pemerintah daerah dalam memastikan regulasi dapat diterapkan secara efektif.

Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. Yanuar Irawan, didampingi Wakil Ketua Komisi V Ir. Mardiana, ST, MT, Sekretaris Komisi V Elly Wahyuni, SE, serta anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung.

Dalam pembahasan Raperda tentang LGBT, Komisi V mendalami sejumlah aspek, mulai dari pencegahan, pembinaan, perlindungan keluarga, edukasi, hingga keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani berbagai persoalan sosial.

Pembahasan tersebut diarahkan untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan melalui pendekatan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan kewenangan pemerintah provinsi serta prinsip nondiskriminasi.

Sementara itu, Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan difokuskan pada penguatan perlindungan bagi peserta didik, guru, maupun seluruh warga sekolah.

Sejumlah substansi yang menjadi perhatian meliputi upaya pencegahan kekerasan, mekanisme pengaduan, penanganan kasus, serta pendampingan terhadap korban.

Regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai langkah yang harus dilakukan ketika terjadi tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Dengan demikian, peserta didik memiliki perlindungan yang lebih baik, orang tua mempunyai jalur pengaduan yang jelas, dan satuan pendidikan memiliki pedoman dalam menangani permasalahan.

Komisi V DPRD Provinsi Lampung menekankan agar kedua Raperda tersebut tidak hanya menjadi aturan normatif, tetapi juga harus memuat ketentuan operasional yang dapat dilaksanakan di lapangan.

Selain memberikan kepastian hukum, regulasi yang disusun diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, perlindungan, pembinaan, serta penanganan berbagai persoalan sosial secara tepat.

Dalam proses penyusunannya, aspek kewenangan pemerintah provinsi dan prinsip kesetaraan serta nondiskriminasi juga menjadi perhatian agar materi peraturan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pembahasan dua Raperda ini merupakan bagian dari komitmen DPRD Provinsi Lampung untuk menghadirkan produk hukum daerah yang memiliki landasan kuat, dapat dilaksanakan secara efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui pendalaman tersebut, Komisi V berharap regulasi yang nantinya ditetapkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan terhadap keluarga, peserta didik, dan lingkungan sosial di Provinsi Lampung.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *