BANDAR LAMPUNG, SUARAEXPOSE.COM – DPRD Provinsi Lampung terus memperkuat komitmennya dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar berjalan transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran. Pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen tersebut sejalan dengan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung serta Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Lampung periode 2026–2029.
Kegiatan pengukuhan berlangsung di Balai Keratun Lantai III, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (7/10/2026), dan dilakukan oleh Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, S.E., hadir mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung.
Ade Utami Ibnu menyampaikan bahwa penguatan sistem pengawasan keuangan daerah menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan anggaran pemerintah tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga menghasilkan capaian pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan anggaran harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pelaksanaan setiap program pemerintah.
Ia menegaskan, penggunaan APBD harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota atau perwakilannya, inspektur kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta jajaran perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Penguatan kelembagaan BPKP dan AAIPI diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah, sekaligus memperkuat upaya pencegahan terhadap berbagai potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Melalui pengawasan yang lebih optimal, setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan.
DPRD Provinsi Lampung juga menekankan pentingnya orientasi hasil dalam penggunaan anggaran. Artinya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Belanja daerah diharapkan mampu mendukung peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan sosial, serta pemenuhan berbagai kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan demikian, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BPKP, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
Melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen terus mengawal penggunaan APBD agar berjalan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Lampung.(adv)


















