BANDAR LAMPUNG – Komisi III DPRD Provinsi Lampung memperkuat pengawasan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Langkah tersebut dilakukan melalui serangkaian Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja selama dua hari, Senin hingga Selasa (14–15 September 2026), bertempat di Ruang Kerja Komisi III DPRD Provinsi Lampung.
Pembahasan ini bertujuan memastikan perubahan alokasi anggaran daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, H. Supriadi Hamzah, S.H., menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD tidak hanya berorientasi pada besaran anggaran, tetapi juga harus memperhatikan efektivitas penggunaan dan hasil yang dicapai.
Menurutnya, setiap anggaran yang dialokasikan harus memiliki tujuan jelas, terukur, serta memberikan dampak positif terhadap pelayanan publik dan pembangunan daerah.
“Yang kita lihat bukan hanya besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran tersebut digunakan secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah harus memiliki hasil yang jelas,” tegasnya, Selasa (15/9/2026).
Dalam RDP tersebut, Komisi III melakukan pembahasan secara mendalam terhadap perubahan program dan alokasi anggaran masing-masing OPD, termasuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran serta target pencapaian kegiatan.
Pada hari pertama, Senin (14/9/2026), pembahasan dilakukan bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.
Selanjutnya, pada Selasa (15/9/2026), Komisi III melanjutkan RDP bersama Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Lampung.
Komisi III menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan daerah, keuangan, aset, serta proses pengadaan barang dan jasa yang berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, DPRD mendorong agar setiap alokasi anggaran diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah yang memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
Komisi III DPRD Lampung berpandangan bahwa perubahan APBD harus menjadi instrumen strategis dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, bukan sekadar penyesuaian angka dalam dokumen anggaran.
Karena itu, setiap program yang dibiayai melalui APBD diharapkan memiliki indikator keberhasilan yang jelas, sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Melalui pembahasan bersama OPD mitra kerja tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Lampung.(adv)


















