BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I dengan agenda penyampaian dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung. Rapat berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Selasa (8/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung H. Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., didampingi Wakil Ketua I Kostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua II Ismet Roni, S.H., M.H., Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, M.A.Pd., serta Wakil Ketua IV Naldi Rinara, S.E., M.M.
Turut hadir Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Lampung, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela membacakan sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Ia menyampaikan bahwa pengajuan dua Raperda tersebut merupakan langkah pemerintah daerah dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sekaligus menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Adapun dua Raperda yang disampaikan meliputi Raperda tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.
Raperda pertama mengatur pencabutan Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif RSUD Bandar Negara Husada serta Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung.
Pencabutan kedua regulasi tersebut berkaitan dengan penyesuaian tata kelola rumah sakit yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Melalui penyesuaian tersebut, pengaturan tarif pelayanan rumah sakit diharapkan lebih selaras dengan ketentuan pengelolaan BLUD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Pengaturan tarif selanjutnya dapat dilakukan melalui Peraturan Kepala Daerah.
Langkah ini diharapkan memberikan kepastian hukum, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan layanan, serta memberikan fleksibilitas kepada rumah sakit daerah dalam menyesuaikan pelayanan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Raperda kedua berkaitan dengan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Perubahan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola riset dan inovasi di Provinsi Lampung agar sejalan dengan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
Penguatan regulasi ini diharapkan dapat mendorong kebijakan pembangunan daerah yang lebih berbasis data, penelitian, dan hasil kajian atau evidence-based policy.
Selain itu, pembaruan regulasi juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam membangun ekosistem riset dan inovasi, termasuk penyusunan rencana induk serta peta jalan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
Penyampaian kedua Raperda tersebut menjadi bagian dari tahapan pembentukan peraturan daerah yang selanjutnya akan dibahas secara mendalam oleh DPRD bersama Pemerintah Provinsi Lampung sesuai mekanisme yang berlaku.
DPRD Provinsi Lampung diharapkan dapat mengkaji setiap substansi rancangan regulasi secara komprehensif agar produk hukum yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif dan yuridis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Melalui pembahasan tersebut, DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat menghadirkan regulasi yang memberikan kepastian hukum, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendukung tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih baik.(adv)


















