Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

Komisi I DPRD Lampung Kawal Perubahan APBD 2026, Garinca Reza Pahlevi Tekankan Anggaran Tepat Sasaran

9
×

Komisi I DPRD Lampung Kawal Perubahan APBD 2026, Garinca Reza Pahlevi Tekankan Anggaran Tepat Sasaran

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, Suaraexpose.com – Komisi I DPRD Provinsi Lampung terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja Komisi I DPRD Provinsi Lampung.

Example 300x600

Rapat yang berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (14–15 September 2026), bertempat di Ruang Rapat Komisi I DPRD Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut melibatkan 15 OPD dan unit kerja mitra Komisi I.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD tidak boleh hanya berorientasi pada penyesuaian angka anggaran. Lebih dari itu, setiap alokasi belanja harus memiliki tujuan yang jelas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Menurut Garinca, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang direncanakan pemerintah daerah berjalan sesuai kebutuhan, target kinerja, serta prioritas pembangunan.

“Pengawasan kami bukan hanya pada besaran anggaran, tetapi juga pada program dan hasil yang ingin dicapai. Kami ingin memastikan anggaran yang disetujui benar-benar digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” ujar Garinca dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).

Dalam RDP tersebut, Komisi I mencermati berbagai aspek, mulai dari kebutuhan anggaran, kesesuaian program kegiatan, target kinerja masing-masing OPD, hingga hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program.

Pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan anggaran tidak sekadar memenuhi kebutuhan administratif, melainkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Komisi I juga mendorong agar setiap OPD dapat menyusun prioritas kegiatan secara terukur, transparan, dan bertanggung jawab sehingga penggunaan anggaran daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, perubahan APBD 2026 diharapkan dapat memperkuat efektivitas program pemerintah daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.

Melalui fungsi penganggaran dan pengawasan, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mengawal proses pembahasan Perubahan APBD 2026 agar pelaksanaannya tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, setiap rupiah anggaran daerah diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, tepat sasaran, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *