Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

DPRD Lampung Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, Dorong Penambahan Kuota Sesuai Kebutuhan Masyarakat

9
×

DPRD Lampung Perkuat Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi, Dorong Penambahan Kuota Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, Suaraexpose.com – DPRD Provinsi Lampung terus memperkuat fungsi pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi serta penyaluran BBM berjalan tepat sasaran.

Selain mengawasi distribusi, DPRD Lampung juga mendorong agar penetapan kuota BBM bersubsidi dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan riil masyarakat dan pertumbuhan aktivitas ekonomi di daerah.

Example 300x600

Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan jajaran DPRD Provinsi Lampung bersama Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), yang berlangsung di kantor Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Kamis (10/9/2026).

Rombongan DPRD diterima langsung oleh Bima Kusuma Aji, Sales Area Manager (SAM) Retail Wilayah Lampung PT Pertamina Patra Niaga. Pertemuan tersebut membahas kondisi stok BBM, realisasi kuota, pola distribusi, hingga langkah antisipasi terhadap antrean kendaraan di sejumlah SPBU.

Pertemuan itu dihadiri sejumlah ketua fraksi atau perwakilannya, yakni Fauzan Sibron, S.E., Akt. (NasDem), H. Yusnadi, S.T., M.Si. (PKS), Yozi Rizal, S.H. (Demokrat), Fatikhatul Khoiriyah, S.H.I., M.H. (PKB), H. Akhmad Iswan Hcaya, S.H., M.H. (PAN), H. A.M. Syafi’i, S.Ag. (PDI Perjuangan), serta Handitya Narapati SZP, S.H. (Golkar).

Dalam pembahasan tersebut disampaikan bahwa ketersediaan stok BBM di Provinsi Lampung secara umum masih dalam kondisi aman. Namun, peningkatan konsumsi BBM bersubsidi menjadi perhatian serius karena berpotensi melampaui kuota yang telah ditetapkan.

Untuk Solar bersubsidi, kuota tahun 2026 ditetapkan sebesar 790.000 kiloliter (KL). Hingga Agustus 2026, realisasi penyalurannya telah mencapai sekitar 524.018 KL dan diproyeksikan mengalami kelebihan kuota sekitar 8,5 persen.

Sementara itu, kuota Pertalite ditetapkan sebesar 695.000 KL, dengan realisasi hingga Agustus mencapai sekitar 460.000 KL atau kurang lebih 70 persen dari total kuota tahunan.

DPRD menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama. Peningkatan kebutuhan BBM harus diimbangi dengan kepastian pasokan, pengawasan distribusi, serta kebijakan kuota yang mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dalam pertemuan itu juga dijelaskan bahwa penyaluran Solar harian telah ditingkatkan dari sekitar 2.200 KL menjadi 2.500 KL per hari. Meski demikian, antrean di sejumlah SPBU masih menjadi persoalan yang perlu ditangani melalui perbaikan tata kelola distribusi dan pengawasan secara berkelanjutan.

Dorong Kuota BBM Sesuai Kebutuhan Riil Daerah

Peningkatan konsumsi BBM di Lampung dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, meningkatnya aktivitas pariwisata, pertambahan jumlah kendaraan, hingga kebutuhan sektor pertanian dan kegiatan produktif masyarakat.

Karena itu, DPRD Lampung mendorong agar evaluasi dan penetapan kuota BBM pada periode berikutnya tidak hanya mengacu pada perhitungan sebelumnya, tetapi juga memperhatikan perkembangan kebutuhan aktual masyarakat.

DPRD turut meminta penjelasan mengenai pola distribusi BBM untuk wilayah yang menjadi jalur perlintasan antardaerah, kebijakan pengisian kendaraan dengan nomor polisi luar daerah, serta distribusi BBM nonsubsidi yang berkaitan dengan penerimaan daerah melalui pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Aspek tersebut dinilai penting agar kebijakan distribusi BBM dapat berjalan secara adil, terukur, dan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

Pengawasan Terpadu Harus Diperkuat

DPRD Provinsi Lampung menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi terpadu antara pemerintah daerah, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, kepolisian, serta seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pengawasan tersebut harus mampu memastikan BBM bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan, mencegah penyimpangan distribusi, mengurangi antrean di SPBU, serta menjamin masyarakat yang berhak memperoleh akses terhadap BBM bersubsidi.

Sebelumnya, Gubernur Lampung juga telah menyampaikan surat kepada BPH Migas terkait kebutuhan tambahan kuota Solar dan Pertalite bagi Provinsi Lampung.

DPRD berharap usulan penambahan kuota tersebut mendapatkan perhatian dan respons positif, sehingga kebutuhan energi masyarakat, khususnya sektor transportasi, pertanian, perdagangan, dan pariwisata, dapat terpenuhi dengan baik.

Melalui penguatan fungsi pengawasan dan koordinasi lintas sektor, DPRD Lampung berharap distribusi BBM semakin tertib, ketersediaan pasokan tetap terjaga, serta antrean kendaraan di SPBU dapat diminimalkan.

Pada akhirnya, kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bukan sekadar memastikan ketersediaan stok, tetapi juga menjamin distribusi yang adil, tepat sasaran, dan mampu mendukung keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat Lampung.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *