Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

DPRD Lampung Perkuat Regulasi Daerah, Pastikan 12 Raperda Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

9
×

DPRD Lampung Perkuat Regulasi Daerah, Pastikan 12 Raperda Berpihak pada Kepentingan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, Suaraexpose.com – DPRD Provinsi Lampung terus memperkuat fungsi legislasi melalui pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Raperda). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap produk hukum daerah memiliki landasan hukum yang kuat, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan Provinsi Lampung.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Kamis (10/9/2026).

Example 300x600

Dalam rapat tersebut, terdapat tiga agenda utama yang dibahas, yakni jawaban Gubernur Lampung terhadap pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, jawaban gubernur atas dua Raperda prakarsa pemerintah provinsi, serta tanggapan fraksi-fraksi terhadap pendapat kepala daerah mengenai 12 Raperda usul inisiatif DPRD.

Pembahasan 12 Raperda inisiatif DPRD disampaikan melalui juru bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung, Condro Wati, S.E., M.Si.

Dalam penyampaiannya, Bapemperda menekankan bahwa pembentukan regulasi daerah harus memperhatikan kewenangan pemerintah daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Penyusunan Raperda juga tidak boleh sekadar mengulang ketentuan yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. Sebaliknya, setiap rancangan regulasi harus memiliki substansi yang jelas, memberikan solusi terhadap persoalan daerah, serta dapat diterapkan secara efektif.

Selain itu, aspek kepentingan umum, hak asasi manusia, prinsip nondiskriminasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan menjadi perhatian penting dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Adapun 12 Raperda usul inisiatif DPRD Provinsi Lampung mencakup berbagai sektor strategis, meliputi pengelolaan sumber daya air, fasilitasi pembangunan kebun masyarakat bagi perusahaan perkebunan, pertanian perkotaan, tata kelola dan hilirisasi ubi kayu, pengelolaan barang milik daerah, koperasi dan usaha kecil, pertambangan rakyat, infrastruktur berkelanjutan, perlindungan masyarakat, pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, kelautan dan perikanan, serta desa wisata.

Bapemperda pada prinsipnya menerima agar seluruh Raperda tersebut dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Dalam proses selanjutnya, DPRD juga membuka ruang partisipasi bagi Pemerintah Provinsi Lampung, kalangan akademisi, praktisi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan pertimbangan.

Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek formal dan administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan masyarakat di lapangan.

Perubahan APBD dan Penguatan Kebijakan Daerah

Pada agenda lainnya, Gubernur Lampung menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait dua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

Kedua rancangan tersebut meliputi Raperda tentang pencabutan sejumlah Peraturan Daerah serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Riset dan Inovasi Daerah.

Gubernur juga menyampaikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi mengenai Raperda Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Perubahan APBD tersebut diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia.

Regulasi Harus Memberikan Manfaat Nyata

DPRD Provinsi Lampung selanjutnya akan mendalami materi masing-masing Raperda melalui alat kelengkapan dewan sesuai bidang dan kewenangannya.

Penguatan fungsi legislasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki kepastian hukum, tidak tumpang tindih, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, pembentukan peraturan daerah diharapkan tidak berhenti sebagai produk hukum semata, melainkan menjadi instrumen yang memberikan perlindungan, kepastian, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

DPRD Provinsi Lampung juga diharapkan terus mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat dalam setiap proses pembentukan regulasi daerah.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *