Example floating
Example floating
Example 728x250
Bandar LampungBeritaDinas KominfoGubernur LampungLampungMorindo Kurniawan

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Stabilitas Harga Pangan Jadi Perhatian

7
×

Pemprov Lampung Perkuat Pengendalian Inflasi, Stabilitas Harga Pangan Jadi Perhatian

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi daya beli masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas sektor, penguatan distribusi, serta pemantauan perkembangan harga kebutuhan pokok di pasaran.

Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Senin (12/10/2026).

Example 300x600

Rapat yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut membahas perkembangan inflasi nasional dan langkah strategis pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas pangan.

Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS) RI, inflasi nasional pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen secara tahunan atau year-on-year, meningkat dibandingkan Agustus 2026 sebesar 3,19 persen. Sementara inflasi bulanan mencapai 0,30 persen.

Di Provinsi Lampung, Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu kedua Oktober 2026 mengalami kenaikan sebesar 1,06 persen. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.

Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan harga, memastikan ketersediaan pasokan, serta menjaga kelancaran distribusi bahan pangan di pasar.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pasar pangan dan pengawasan terhadap praktik perdagangan yang berpotensi merugikan petani maupun konsumen.

Ia juga menyoroti adanya kondisi ketika peternak mengeluhkan rendahnya harga jual di tingkat produsen, sementara masyarakat sebagai konsumen masih menghadapi harga yang relatif tinggi.

Karena itu, rantai distribusi pangan perlu ditelusuri dan dibenahi agar perdagangan berjalan sehat serta tidak merugikan pihak mana pun.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenaikan harga barang dan jasa secara langsung berdampak terhadap biaya hidup masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Pemerintah daerah didorong memperkuat koordinasi dengan BPS, Forkopimda, distributor, pelaku usaha, dan instansi terkait lainnya.

Sejumlah langkah intervensi yang dapat dilakukan meliputi operasi pasar, pemanfaatan stok pangan Perum Bulog, penguatan distribusi, serta peningkatan produksi komoditas yang mengalami kenaikan harga.

Selain pengendalian harga, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap penguatan sektor pertanian melalui pembenahan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian mengenai pengelolaan sarana, prasarana, serta ketenagaan penyuluhan pertanian untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Pemerintah daerah didorong memperbaiki Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang mengalami kerusakan, memberikan dukungan operasional, serta memastikan fungsi fasilitas penyuluhan berjalan optimal.

Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendampingan kepada petani, mendorong produktivitas pertanian, dan menjaga keberlanjutan produksi pangan.

Di sisi lain, Badan Pangan Nasional memaparkan proyeksi neraca pangan nasional yang menunjukkan sejumlah komoditas strategis, seperti beras, jagung, kedelai, cabai, daging sapi, daging ayam, telur, dan gula konsumsi diproyeksikan memiliki ketersediaan yang memadai hingga akhir 2026.

Melalui berbagai langkah tersebut, Pemprov Lampung terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga pangan.

Pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan angka statistik, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, pengawasan pasar, dan peningkatan produksi pertanian menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan serta kesejahteraan masyarakat Lampung.(Red)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *