BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung mendorong penguatan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. Penggunaan anggaran daerah diharapkan tidak sekadar memenuhi realisasi belanja, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, menegaskan bahwa pengawasan keuangan daerah harus lebih menitikberatkan pada hasil dan dampak dari setiap program yang dibiayai melalui APBD.
Menurutnya, setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan anggaran dapat dipastikan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Ade, dikutip Jumat (9/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan sejalan dengan kegiatan pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung serta Dewan Pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Lampung periode 2026–2029.
Kegiatan yang dihadiri Ade Utami Ibnu mewakili Ketua DPRD Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Balai Keratun, Kompleks Kantor Gubernur Lampung.
Penguatan peran BPKP dan AAIPI dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah. Melalui pengawasan yang lebih optimal, berbagai potensi penyimpangan dan risiko dalam pelaksanaan program maupun pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat diketahui sejak dini.
Selain itu, DPRD Lampung mendorong agar kebijakan belanja daerah lebih berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta perlindungan sosial.
Dengan demikian, keberhasilan penggunaan APBD tidak hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas program dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
DPRD Provinsi Lampung melalui fungsi pengawasan dan penganggaran berupaya memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap mengutamakan kepentingan publik.
Efektivitas belanja, ketepatan sasaran program, serta peningkatan kualitas pelayanan menjadi aspek penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan yang kuat diharapkan mampu memastikan setiap rupiah uang daerah digunakan secara optimal dan memberikan hasil yang sejalan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat Lampung.(adv)


















