BANDAR LAMPUNG, SUARAEXPOSE.COM – DPRD Provinsi Lampung mendorong peningkatan kualitas pelayanan serta penguatan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengatasi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU sekaligus memastikan penyaluran BBM tepat sasaran.
Upaya tersebut dilakukan melalui peninjauan lapangan bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Komisi XII DPR RI di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Lampung, Jumat (9/10/2026).
Peninjauan dipimpin Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., Anggota DPRD Provinsi Lampung Fauzan Sibron, S.E., Akt., serta jajaran Komisi XII DPR RI.
Sejumlah lokasi yang dikunjungi meliputi SPBU Pertamina Candimas Natar dan SPBU Pertamina CoDo Bypass Rajabasa. Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kondisi ketersediaan stok, efektivitas pelayanan, serta mengidentifikasi penyebab terjadinya antrean kendaraan, khususnya pada pengisian BBM jenis solar.
Dari hasil pemantauan di lapangan, ketersediaan stok BBM dilaporkan masih dalam kondisi aman. Kendati demikian, persoalan antrean kendaraan menjadi perhatian serius karena dapat mengganggu kelancaran transportasi, aktivitas masyarakat, hingga kegiatan perekonomian.
DPRD Provinsi Lampung mendorong agar pengelola SPBU melakukan evaluasi terhadap sistem operasional dan mekanisme pelayanan. Penyesuaian jumlah petugas operator sesuai kebutuhan serta peningkatan efektivitas proses pengisian BBM juga dinilai perlu dilakukan.
Selain itu, proses verifikasi QR Code dan STNK kendaraan harus diperhatikan agar berjalan lebih efektif tanpa mengurangi ketelitian dalam memastikan kelayakan penerima BBM bersubsidi.
Pengawasan distribusi juga menjadi aspek penting yang harus diperkuat. BBM bersubsidi merupakan fasilitas pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaannya harus terhindar dari penyalahgunaan maupun distribusi yang tidak sesuai peruntukan.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD turut mendorong percepatan tindak lanjut usulan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Usulan penambahan kuota tersebut masih dalam proses kajian guna menyesuaikan kebutuhan energi masyarakat Lampung dengan kondisi riil di lapangan.
DPRD Provinsi Lampung menilai koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, Pertamina, BPH Migas, dan seluruh instansi terkait perlu terus diperkuat. Sinergi tersebut diperlukan agar kebijakan distribusi maupun penetapan kuota BBM dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.
Melalui evaluasi pelayanan, penguatan pengawasan, serta penyesuaian kebijakan kuota, diharapkan persoalan antrean BBM di Lampung dapat segera ditangani.
Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran aktivitas ekonomi, serta memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh pihak yang berhak.(adv)


















