Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

DPRD Lampung Bahas Perubahan APBD 2026, Delapan Fraksi Sampaikan Pandangan dan Catatan Kritis

8
×

DPRD Lampung Bahas Perubahan APBD 2026, Delapan Fraksi Sampaikan Pandangan dan Catatan Kritis

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terus mengintensifkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan tersebut berlanjut melalui Rapat Paripurna Lanjutan Pembicaraan Tingkat I dengan agenda penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2026 serta dua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung, yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Rabu (9/9/2026).

Example 300x600

Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung, H. Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., didampingi Wakil Ketua I Kostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua II Ismet Roni, S.H., M.H., Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, M.A.Pd., serta Wakil Ketua IV Naldi Rinara, S.E., M.M.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Dr. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., yang mewakili Gubernur Lampung, anggota DPRD, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, unsur Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD Provinsi Lampung menyampaikan pemandangan umum terhadap materi Raperda yang dibahas. Kedelapan fraksi tersebut yakni Fraksi Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, dan PKS.

Pemandangan umum fraksi menjadi bagian penting dalam mekanisme pembahasan anggaran daerah. Melalui tahapan ini, masing-masing fraksi memiliki kesempatan menyampaikan tanggapan, pertanyaan, kritik, maupun masukan terhadap arah kebijakan fiskal dan alokasi anggaran pemerintah daerah.

Selain membahas Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian pandangan fraksi terhadap dua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

Kedua Raperda tersebut meliputi pencabutan Peraturan Daerah terkait Tarif Pelayanan Rumah Sakit serta perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah.

Pengawasan Anggaran Harus Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

Pembahasan Perubahan APBD 2026 memiliki arti strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan penggunaan keuangan daerah.

Penyesuaian anggaran diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan administratif terhadap postur keuangan daerah, tetapi harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan prioritas masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Lampung.

Dalam konteks tersebut, pandangan dan masukan delapan fraksi DPRD menjadi instrumen penting untuk menguji kesesuaian antara rencana belanja pemerintah, kemampuan pendapatan daerah, dan hasil pembangunan yang hendak dicapai.

DPRD bersama Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat memastikan setiap alokasi anggaran memiliki sasaran yang jelas, perencanaan yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas juga menjadi prinsip penting agar penggunaan APBD dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Selanjutnya, berbagai catatan dan masukan yang disampaikan fraksi-fraksi akan menjadi bahan pendalaman dalam tahapan pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Lampung.

Melalui pembahasan yang cermat dan konstruktif, DPRD Provinsi Lampung diharapkan mampu menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara optimal sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *