Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

Fraksi PKB Soroti Penurunan PAD Lampung, Pemprov Diminta Optimalkan Potensi Pendapatan Tanpa Bebani Rakyat

8
×

Fraksi PKB Soroti Penurunan PAD Lampung, Pemprov Diminta Optimalkan Potensi Pendapatan Tanpa Bebani Rakyat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, Suaraexpose.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Lampung menyoroti penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

PKB mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung agar tidak menjadikan masyarakat sebagai pihak yang harus menanggung konsekuensi dari tekanan fiskal daerah. Sebaliknya, pemerintah diminta melakukan pembenahan tata kelola pendapatan serta menggali potensi penerimaan daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal.

Example 300x600

Sorotan tersebut disampaikan melalui juru bicara Fraksi PKB, Fatikhatul Khoiriyah, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (9/9/2026).

Dalam penyampaiannya, Fatikhatul menegaskan bahwa APBD tidak semestinya hanya dipandang sebagai dokumen administratif yang memuat angka pendapatan dan belanja daerah. Lebih dari itu, APBD harus menjadi instrumen kebijakan yang mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat.

Menurutnya, setiap rupiah anggaran yang dikelola pemerintah harus memberikan manfaat nyata, mulai dari peningkatan kesejahteraan, pengurangan kesenjangan sosial, hingga perluasan kesempatan ekonomi bagi masyarakat.

Fraksi PKB mencatat adanya penurunan target PAD Provinsi Lampung dari sekitar Rp4,025 triliun menjadi Rp4,007 triliun. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi oleh berkurangnya target penerimaan pajak daerah sekitar Rp17 miliar.

Menanggapi kondisi tersebut, PKB meminta pemerintah tidak mengambil langkah yang justru menambah beban ekonomi masyarakat.

Fraksi PKB mendorong perbaikan sistem pengelolaan pendapatan, perluasan basis pajak potensial, penutupan celah kebocoran penerimaan, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang belum tergarap secara maksimal.

Pajak Air Permukaan Jadi Perhatian

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Fraksi PKB adalah Pajak Air Permukaan. Sektor ini dinilai memiliki potensi penerimaan yang perlu dikelola lebih serius oleh pemerintah daerah.

PKB meminta Pemprov Lampung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pajak tersebut, mulai dari pendataan ulang wajib pajak, validasi titik pemanfaatan air permukaan, digitalisasi sistem administrasi, hingga penguatan pengawasan di lapangan.

Langkah tersebut dinilai penting agar potensi pendapatan yang sebenarnya sudah tersedia tidak terabaikan akibat lemahnya pendataan maupun pengawasan.

Belanja Daerah Harus Berdampak Langsung

Selain persoalan pendapatan, Fraksi PKB juga memberikan sejumlah catatan terhadap arah kebijakan belanja daerah dalam perubahan APBD 2026.

Pada sektor infrastruktur, pembangunan diharapkan tidak sekadar berorientasi pada penyelesaian proyek fisik, tetapi harus memiliki keterkaitan langsung dengan penguatan ekonomi masyarakat.

Infrastruktur daerah perlu mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian, meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat di berbagai daerah.

Sementara pada sektor pendidikan dan kesehatan, PKB mengingatkan agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan mutu pelayanan publik.

Pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, serta kemudahan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan harus tetap menjadi prioritas pemerintah.

Pertanian dan Pengelolaan Utang Daerah

Di bidang pertanian, Fraksi PKB menilai pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap petani sebagai salah satu kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Lampung.

Upaya tersebut dapat dilakukan melalui stabilisasi harga hasil pertanian, pembangunan dan perbaikan irigasi, perlindungan petani, serta pengembangan hilirisasi produk pertanian agar memiliki nilai tambah.

PKB juga mengingatkan agar pengelolaan pembiayaan dan utang daerah dilakukan secara hati-hati, transparan, serta memperhitungkan kemampuan fiskal pemerintah pada masa mendatang.

Jangan sampai kebijakan pembiayaan yang diambil saat ini justru menjadi beban anggaran dan mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan di kemudian hari.

DPRD dan Pemprov Harus Bersinergi

Fraksi PKB turut menekankan pentingnya hubungan konstruktif antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal pelaksanaan pembangunan daerah.

Perbedaan pandangan dalam pembahasan kebijakan, menurut PKB, merupakan bagian dari mekanisme demokrasi dan fungsi pengawasan yang harus diarahkan untuk menghasilkan kebijakan terbaik bagi masyarakat.

Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi PKB berharap pembahasan Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Lampung.

PKB menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD bukan semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghadirkan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, tantangan fiskal daerah harus dijawab melalui pembenahan tata kelola, optimalisasi potensi pendapatan, dan efektivitas belanja, bukan dengan menambah beban masyarakat. (adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *