Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

DPRD Lampung Kawal Penerapan Perda, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

9
×

DPRD Lampung Kawal Penerapan Perda, Perkuat Perlindungan Perempuan dan Anak

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, SUARAEXPOSE.COM – DPRD Provinsi Lampung terus mendorong optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak. Implementasi regulasi dinilai harus berjalan secara konsisten agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin hak-hak kelompok rentan di tengah masyarakat.

Melalui fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen memastikan kebijakan pemerintah daerah tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi juga diwujudkan melalui program nyata, pencegahan kekerasan, serta peningkatan kualitas pelayanan bagi perempuan dan anak.

Example 300x600

Komitmen tersebut sejalan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta Peningkatan Capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025–2030.

Kegiatan yang juga mencakup pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui program Desa Tapis di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/9/2025).

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keseriusan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberadaan regulasi harus dibarengi dengan pelaksanaan yang konsisten serta penegakan hukum yang adil.

Ia menyoroti pentingnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan hak asuh anak.

Saat ini, Provinsi Lampung telah memiliki sejumlah regulasi sebagai landasan perlindungan perempuan dan anak, di antaranya Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, Perda Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung, serta Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Selain itu, terdapat Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, hingga reintegrasi sosial bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Berbagai regulasi tersebut menjadi instrumen penting dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada pelaksanaan di lapangan, koordinasi antarinstansi, serta ketersediaan layanan yang mudah diakses masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Provinsi Lampung memiliki peran strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah. Pengawasan tersebut mencakup keberadaan layanan pengaduan, pendampingan korban, pencegahan kekerasan, hingga pemenuhan hak-hak anak.

Apabila ditemukan kendala dalam penerapan kebijakan, DPRD dapat mendorong perbaikan program maupun penyempurnaan regulasi sesuai dengan kewenangannya.

Penandatanganan komitmen bersama tersebut turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Ratna Susianawati, serta para bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Sinergi lintas sektor diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, responsif gender, serta berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Melalui penguatan koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aparat penegak hukum, pelaksanaan regulasi diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Dengan demikian, keberadaan Perda tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga mampu menghadirkan perlindungan nyata, memperluas akses pelayanan, mencegah terjadinya kekerasan, serta memastikan hak perempuan dan anak terpenuhi secara berkelanjutan.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *