Bandar Lampung, Suaraexpose.com — Pengelolaan anggaran di SMPN 19 Bandar Lampung patut menjadi perhatian publik. Berdasarkan data anggaran yang diterima, sekolah tersebut memiliki total anggaran sekitar Rp1.016.400.000.
Dari total anggaran tersebut, tercatat Rp174.767.118 dialokasikan untuk administrasi sekolah. Sementara itu, pembayaran guru honor mencapai Rp312.000.000.
Jika kedua pos tersebut dijumlahkan, nilainya mencapai Rp486.767.118, atau sekitar 47,9 persen dari total anggaran. Artinya, hampir separuh anggaran sekolah terserap pada dua komponen tersebut.
Besarnya porsi anggaran administrasi sekolah menjadi salah satu titik yang menarik untuk dicermati. Dengan nilai mencapai lebih dari Rp174 juta, publik berhak mengetahui secara terbuka bagaimana anggaran tersebut dibelanjakan, mulai dari kebutuhan administrasi, alat tulis kantor, kegiatan sekolah, jasa, hingga komponen belanja lainnya.
Demikian pula dengan pembayaran guru honor sebesar Rp312 juta. Besaran tersebut perlu dikaitkan dengan jumlah guru honorer yang menerima pembayaran, besaran honor masing-masing, serta periode pembayaran. Tanpa rincian tersebut, kewajaran penggunaan anggaran belum dapat dinilai secara utuh.
Persoalannya bukan semata-mata besar atau kecilnya anggaran. Yang menjadi perhatian adalah transparansi, kewajaran, dan kesesuaian antara anggaran dengan realisasi di lapangan.
Dengan total anggaran Rp1,016 miliar, masyarakat tentu berharap setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat bagi proses pendidikan dan peningkatan kualitas layanan sekolah.
Karena itu, rincian realisasi anggaran menjadi penting untuk dibuka.
Apakah seluruh pembayaran benar-benar diterima pihak yang berhak?
Apakah kegiatan administrasi memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap?
Dan apakah realisasi belanja sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan dokumen dan fakta, bukan asumsi.
SMPN 19 Bandar Lampung perlu memberikan penjelasan mengenai struktur penggunaan anggaran tersebut agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.
Apabila seluruh penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan dan didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, maka transparansi justru dapat menjadi cara untuk menjawab berbagai pertanyaan publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan perbedaan antara perencanaan, realisasi, dan kondisi sebenarnya di lapangan, hal tersebut tentu perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan.
Data anggaran bukanlah bukti otomatis terjadinya penyimpangan. Namun, besarnya alokasi pada pos administrasi dan pembayaran guru honor membuat rincian realisasi menjadi penting untuk diperiksa secara objektif.
Publik kini menunggu penjelasan: ke mana saja Rp1,016 miliar anggaran SMPN 19 Bandar Lampung tersebut mengalir dan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga sekolah?
Saat wartawan media ini menghubingi melalui aplikasi whatsapp Kepala sekolah SMP Negri 19 Yulva Roza M.Pd. tidak memberikan tanggapan apa pun alias diam membisu.
Bagi mana kelanjutan berita ini edisi mendatang akan kita beberkan anggaran apa saja yang terindikasi menyimpang.(*Red)
