TANGGAMUS, Suaraexpose.com – Gelombang kritik tajam kini mengarah langsung pada kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Tanggamus.
Sorotan publik memuncak setelah ditemukannya alokasi dana fantastis yang menyentuh angka Rp1.748.540.000 (hampir Rp1,75 miliar) hanya untuk pos Belanja Makanan dan Minuman Tamu.
Anggaran “meja makan” pejabat ini tercatat menjadi paket tunggal terbesar dan saat ini berstatus On Process.
Di tengah kondisi pelayanan publik mendasar di Tanggamus yang masih tertatih-tatih mulai dari infrastruktur yang minim hingga fasilitas kesehatan dan pendidikan yang belum merata suntikan dana miliaran rupiah untuk urusan perut birokrasi ini dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, pemerhati anggaran Lampung, Bimo Nugroho, M.H., angkat bicara secara lugas. Menurutnya, alokasi anggaran dengan nilai sebesar itu untuk keperluan jamuan tamu sangat tidak berpihak pada kepentingan rakyat bawah.
“Angka hampir Rp1,75 miliar untuk makan dan minum tamu itu sangat melukai hati masyarakat Tanggamus yang saat ini masih kesulitan mengakses infrastruktur dan pelayanan dasar yang layak. Pemda harus sadar diri bahwa uang yang mereka belanjakan adalah uang rakyat, bukan dana hibah tanpa pertanggungjawaban moral. Ini menunjukkan skala prioritas pembangunan yang keliru dan sangat buruk,” tegas Bimo Nugroho.
Kecurigaan publik kian menebal seiring dengan sikap tertutup yang ditunjukkan oleh internal Pemda Kabupaten Tanggamus. Saat dikonfirmasi mengenai urgensi serta rincian dari proyek bernilai jumbo tersebut, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Tanggamus, Eko Didi Armadi, justru enggan memberikan tanggapan apa pun terkait anggaran tersebut. Sikap bungkam dari otoritas terkait ini dinilai publik sebagai bentuk nyata dari buruknya transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan di Tanggamus.
Tanpa adanya dokumen terbuka mengenai rincian harga satuan, proyek ini patut dicurigai menjadi ajang kongkalikong yang berlindung di balik formalitas kedinasan dan seremoni birokrasi. Senyapnya penjelasan dari pejabat berwenang kian mengindikasikan adanya potensi pemborosan anggaran negara atau bahkan risiko mark-up.
Masyarakat Tanggamus tidak butuh pejabat yang kenyang oleh jamuan mewah di atas penderitaan warganya. Rilis ini menjadi alarm keras bagi lembaga pengawas keuangan dan aparat penegak hukum untuk memelototi, mengaudit secara investigatif, dan membongkar ke mana setiap rupiah dalam paket On Process ini mengalir sebelum menjadi kerugian negara yang nyata.(Red)
