BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, M.M., menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (8/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan anggaran daerah guna menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Jihan menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 berpedoman pada kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD terkait Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah bersama perangkat daerah dan Badan Anggaran DPRD.
Menurut Jihan, perubahan anggaran harus diarahkan untuk memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.
Ia menegaskan, pengelolaan anggaran harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, efektivitas belanja, serta prioritas kebutuhan masyarakat.
Dalam rancangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp6,992 triliun, mengalami penurunan sekitar Rp19,667 miliar dibandingkan target sebelumnya.
Sementara itu, belanja daerah mengalami peningkatan sebesar Rp74,655 miliar, dari sebelumnya Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun.
Penyesuaian anggaran tersebut diharapkan mampu mendukung berbagai program prioritas, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Jihan juga menjelaskan bahwa pembiayaan daerah direncanakan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp98,323 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Ia berharap seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung dapat melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 secara cermat dan konstruktif hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Sementara itu, Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, jajaran Pemerintah Provinsi Lampung, Forkopimda, dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah.
Melalui pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif, Pemerintah Provinsi Lampung berharap perubahan APBD dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.(adv)


















