Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

Pansus Komisi III DPRD Lampung Perdalam Raperda Koperasi dan Usaha Kecil, Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan

8
×

Pansus Komisi III DPRD Lampung Perdalam Raperda Koperasi dan Usaha Kecil, Dorong Penguatan Ekonomi Kerakyatan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, SUARAEXPOSE.COM – Panitia Khusus (Pansus) Usul Inisiatif Komisi III DPRD Provinsi Lampung terus mematangkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil.

Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Senin (5/10/2026). Pertemuan ini bertujuan menghimpun berbagai masukan guna menyempurnakan substansi Raperda yang merupakan usul inisiatif Komisi III dan telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.

Example 300x600

Pansus Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil diketuai Dr. Mirzalie, S.S., S.H., M.Kn., didampingi Wakil Ketua Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., serta Sekretaris Yozi Rizal.

Rapat dipimpin Yozi Rizal dan turut dihadiri Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung H. Supriadi Hamzah, S.H., bersama sejumlah pimpinan dan anggota Komisi III lainnya.

Hadir pula Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Dr. Fitrianita Damhuri, S.STP., M.Si., tim penyusun naskah akademik dan Raperda dari PSKP Universitas Bandar Lampung (UBL), serta tenaga ahli Pansus, yakni Dr. Benny Karya, Dr. Aminah, dan Dr. Rifandy.

Dalam pembahasan tersebut, Pansus menekankan pentingnya menghadirkan regulasi yang tidak sekadar mengatur persoalan administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat keberadaan koperasi dan usaha kecil di Provinsi Lampung.

Penyederhanaan prosedur dan kejelasan mekanisme pemberdayaan menjadi salah satu perhatian agar para pelaku usaha lebih mudah mendapatkan akses pelayanan, pembinaan, serta dukungan dari pemerintah daerah.

Selain itu, materi Raperda juga diarahkan untuk memperkuat akses pelaku usaha terhadap peningkatan kapasitas, pengembangan usaha, fasilitasi pemasaran, hingga berbagai bentuk dukungan pemerintah sesuai kewenangannya.

Pansus berharap regulasi tersebut nantinya mampu memberikan manfaat konkret bagi pelaku koperasi dan usaha kecil, terutama dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat daya saing di tengah perkembangan ekonomi.

Aspek kepastian hukum juga menjadi perhatian dalam penyusunan Raperda. Setiap ketentuan harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan batas kewenangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan pelaku usaha, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan dalam RDP selanjutnya menjadi bahan evaluasi Pansus untuk menyempurnakan materi rancangan regulasi.

Melalui pembahasan ini, DPRD Provinsi Lampung berharap Raperda Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dapat menjadi landasan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Regulasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai produk hukum semata, melainkan mampu membuka peluang usaha lebih luas, meningkatkan kemandirian pelaku UMKM, serta memperkuat kontribusi koperasi dan usaha kecil terhadap perekonomian daerah.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *