BANDAR LAMPUNG, SUARAEXPOSE.COM – Komisi V DPRD Provinsi Lampung terus mendorong penguatan regulasi daerah yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD yang dinilai memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat.
Dua Raperda yang menjadi perhatian Komisi V tersebut yakni Raperda tentang LGBT serta Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Pembahasan berlangsung di Ruang Kerja Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Senin (5/10/2026), dengan fokus pada pendalaman substansi, mekanisme pelaksanaan, serta kewenangan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kedua regulasi tersebut.
Rapat dipimpin Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Dr. Yanuar Irawan, didampingi Wakil Ketua Komisi V Ir. Mardiana, S.T., M.T., Sekretaris Komisi V Elly Wahyuni, S.E., serta sejumlah anggota Komisi V DPRD Provinsi Lampung.
Dalam pembahasan Raperda tentang LGBT, Komisi V mendalami sejumlah aspek, mulai dari upaya pencegahan, pembinaan, edukasi, perlindungan keluarga, hingga keterlibatan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sosial.
Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan arah kebijakan yang jelas terkait langkah pencegahan dan pembinaan melalui pendekatan keluarga, masyarakat, serta pemerintah daerah.
Namun demikian, penyusunan materi Raperda juga harus memperhatikan batas kewenangan pemerintah provinsi serta prinsip nondiskriminasi agar ketentuan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor hukum dan memberikan perlindungan secara adil kepada masyarakat.
Sementara itu, Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, maupun seluruh warga sekolah.
Sejumlah substansi penting menjadi perhatian, di antaranya mekanisme pencegahan kekerasan, sistem pengaduan, penanganan kasus, serta pendampingan terhadap korban.
Penguatan regulasi ini dinilai penting agar lingkungan pendidikan benar-benar menjadi ruang yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar mengajar tanpa ancaman kekerasan maupun tindakan yang merugikan warga sekolah.
Melalui aturan tersebut, orang tua diharapkan memiliki akses pengaduan yang lebih jelas ketika anak mengalami kekerasan. Peserta didik juga memperoleh perlindungan yang lebih terarah, sementara pihak sekolah memiliki pedoman dalam melakukan pencegahan dan penanganan berbagai bentuk kekerasan.
Komisi V DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa kedua Raperda tersebut tidak boleh hanya menjadi aturan normatif di atas kertas. Regulasi yang disusun harus memiliki ketentuan operasional, mekanisme pelaksanaan yang jelas, serta dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah nantinya tidak sekadar memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu memperkuat upaya pencegahan, pembinaan, perlindungan, dan penanganan persoalan sosial secara tepat.
Pembahasan dua Raperda ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Provinsi Lampung dalam menghadirkan produk hukum daerah yang berkualitas, sesuai kewenangan, serta memiliki manfaat nyata bagi masyarakat.
DPRD berharap regulasi yang dihasilkan nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat Lampung sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi keluarga, peserta didik, tenaga pendidik, dan lingkungan sosial secara luas.(adv)


















