Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

Komisi I DPRD Lampung Dukung Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, Dorong Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat

9
×

Komisi I DPRD Lampung Dukung Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria, Dorong Kepastian Hukum dan Perlindungan Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG – Komisi I DPRD Provinsi Lampung menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Upaya tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, menjaga stabilitas daerah, serta melindungi hak-hak masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung, Garinca Reza Pahlevi, S.I.Kom., M.M., mengatakan bahwa penyelesaian konflik agraria harus dilakukan secara komprehensif dengan mengedepankan dialog, verifikasi data, serta kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Example 300x600

Menurut Garinca, diperlukan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, tokoh adat, akademisi, dan seluruh pihak terkait agar setiap persoalan dapat diselesaikan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

“Komisi I mendukung upaya percepatan penyelesaian konflik agraria. Yang terpenting, setiap persoalan harus dilihat secara utuh, datanya diverifikasi dan penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan hukum serta mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar Garinca, Rabu (16/9/2026).

Ia menegaskan, penyelesaian konflik agraria tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan yang sedang berlangsung. Pemerintah juga perlu memastikan adanya langkah pencegahan agar konflik serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.

Karena itu, menurutnya, mekanisme penyelesaian harus dibangun secara terkoordinasi, berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip keadilan bagi masyarakat.

Sebelumnya, dalam Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Potensi Konflik dan Reforma Agraria di Wilayah Provinsi Lampung yang berlangsung pada Senin (14/9/2026), dibahas langkah percepatan penyelesaian berbagai konflik agraria di sejumlah daerah.

Dari sekitar 47 konflik agraria yang telah teridentifikasi, kurang lebih 45 persen di antaranya telah berhasil diselesaikan. Sementara itu, konflik lainnya masih terus diupayakan penyelesaiannya melalui koordinasi dan langkah-langkah penanganan oleh pihak terkait.

Komisi I DPRD Provinsi Lampung memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penyelesaian konflik tersebut.

Pengawasan dilakukan agar setiap kebijakan dan langkah yang ditempuh pemerintah benar-benar memberikan kepastian hukum, rasa aman, perlindungan hak, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

Komisi I berharap percepatan penyelesaian konflik agraria dapat berjalan optimal dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta situasi yang kondusif dan hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, serta pihak-pihak terkait.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *