Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

DPRD Lampung Siap Kawal Aspirasi Buruh, Perjuangkan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

9
×

DPRD Lampung Siap Kawal Aspirasi Buruh, Perjuangkan Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk menerima, mengawal, dan memperjuangkan aspirasi kalangan pekerja. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima audiensi Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) Lampung yang membawa 10 tuntutan nasional dan dua tuntutan lokal.

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Komisi DPRD Provinsi Lampung, Kamis (17/9/2026), dengan membahas sejumlah persoalan ketenagakerjaan, termasuk dorongan terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Ketenagakerjaan.

Example 300x600

Audiensi tersebut dihadiri Sekretaris Komisi V DPRD Lampung Elly Wahyuni, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I Ade Utami Ibnu, S.E., Anggota Komisi V Deni Ribowo, S.E., serta Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dr. Agus Nompitu, S.E., M.T.P.

Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh menyampaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hak pekerja, kepastian hubungan kerja, peningkatan kesejahteraan, hingga penguatan regulasi ketenagakerjaan.

Salah satu aspirasi utama yang disampaikan adalah perlunya regulasi yang mampu memberikan jaminan perlindungan lebih kuat bagi para pekerja, sehingga hak-hak buruh dapat terpenuhi secara adil.

Sekretaris Komisi V DPRD Lampung, Elly Wahyuni, mengatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dan berkomitmen memperjuangkannya melalui mekanisme kelembagaan.

Menurutnya, penyampaian aspirasi secara langsung merupakan bagian penting dari upaya DPRD dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat.

Ia menegaskan, setiap tuntutan yang disampaikan akan dicermati dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan lembaga legislatif.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Lampung, Ade Utami Ibnu, menyampaikan dukungannya terhadap perjuangan buruh, khususnya dalam memperkuat perlindungan hak dan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Ade menilai, 10 tuntutan nasional dan dua tuntutan lokal yang disampaikan KBPBI merupakan aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Ia juga mendorong agar aspirasi tersebut dapat diteruskan melalui jalur kelembagaan kepada pemerintah pusat maupun DPR RI, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.

Senada dengan itu, Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, menegaskan kesiapan DPRD untuk mengawal dan memfasilitasi penyampaian aspirasi buruh hingga ke tingkat pusat.

Menurut Deni, perjuangan pekerja di Lampung perlu mendapatkan ruang penyampaian yang lebih luas agar berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak hanya menerima aspirasi di tingkat daerah, tetapi juga siap mengantarkan dan mengawal tuntutan tersebut kepada pihak terkait di tingkat nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Dr. Agus Nompitu, turut berdiskusi bersama jajaran DPRD dan perwakilan buruh mengenai berbagai persoalan serta aspirasi yang disampaikan.

Melalui audiensi tersebut, DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa aspirasi masyarakat, termasuk kelompok pekerja, merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi lembaga legislatif.

DPRD berharap, pertemuan tersebut tidak sekadar menjadi ruang penyampaian tuntutan, tetapi juga menghasilkan langkah tindak lanjut melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah serta lembaga terkait.

Dengan demikian, aspirasi buruh Lampung diharapkan dapat diperjuangkan secara berkelanjutan hingga tingkat pusat, terutama dalam mendorong kebijakan yang menjamin perlindungan hak, kepastian kerja, dan kesejahteraan para pekerja.

DPRD Lampung juga memastikan bahwa ruang dialog dengan kelompok pekerja tetap terbuka sebagai bentuk komitmen dalam menyerap aspirasi masyarakat dan memperkuat fungsi pengawasan serta representasi lembaga legislatif.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *