Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

DPRD Lampung Perkuat Pembahasan APBD Perubahan 2026 dan 12 Raperda, Pastikan Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat

9
×

DPRD Lampung Perkuat Pembahasan APBD Perubahan 2026 dan 12 Raperda, Pastikan Kebijakan Berpihak kepada Masyarakat

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, Suaraexpose.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung terus memperkuat fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi melalui pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 serta sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah memiliki arah pembangunan yang jelas, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Example 300x600

Pembahasan tersebut dilanjutkan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis (10/9/2026), dengan sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan kebijakan fiskal dan pembentukan regulasi daerah.

Dalam rapat tersebut, agenda utama meliputi penyampaian jawaban Gubernur Lampung atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026.

Jawaban gubernur tersebut selanjutnya menjadi bahan pendalaman bagi DPRD untuk mencermati berbagai masukan, pertanyaan, kritik, dan saran yang sebelumnya disampaikan masing-masing fraksi.

Proses pembahasan ini dinilai penting agar arah kebijakan anggaran daerah benar-benar memperhatikan kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat luas.

Selain membahas perubahan APBD, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian jawaban Gubernur Lampung terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas dua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.

Pada kesempatan yang sama, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung turut menyampaikan tanggapan atau jawaban terhadap pendapat kepala daerah mengenai 12 Raperda usul inisiatif DPRD.

Seluruh agenda tersebut merupakan bagian dari pembicaraan tingkat I dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD bersama Pemerintah Provinsi Lampung.

Melalui tahapan tersebut, setiap substansi rancangan peraturan daerah terus dikaji dan diperdalam agar regulasi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administrasi dan ketentuan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab persoalan serta kebutuhan masyarakat di daerah.

Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, DPRD Provinsi Lampung menaruh perhatian terhadap kualitas perencanaan dan pengalokasian anggaran.

Anggaran daerah diharapkan tidak sekadar terserap dalam berbagai program kegiatan, tetapi harus memiliki manfaat terukur, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendukung pembangunan infrastruktur, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pembahasan 12 Raperda inisiatif DPRD dan Raperda prakarsa pemerintah provinsi diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang memiliki kepastian hukum, tujuan yang jelas, serta dapat diterapkan secara efektif.

DPRD juga memiliki tanggung jawab memastikan setiap produk hukum daerah tidak berhenti pada tataran formalitas, melainkan benar-benar menjadi instrumen penyelesaian berbagai persoalan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dengan demikian, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DPRD Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan pembahasan secara cermat, terbuka, dan bertanggung jawab.

Harapannya, perubahan APBD dan berbagai produk regulasi daerah yang nantinya disepakati bersama dapat menjadi landasan kuat dalam mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta menghadirkan kebijakan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *