BANDAR LAMPUNG – DPRD Provinsi Lampung terus mendorong penguatan implementasi Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah benar-benar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen mengawal kebijakan perlindungan perempuan dan anak agar tidak hanya menjadi aturan tertulis, tetapi diwujudkan melalui program nyata, pencegahan kekerasan, serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.
Komitmen tersebut sejalan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta Peningkatan Capaian Provinsi/Kabupaten/Kota Layak Anak Tahun 2025–2030.
Kegiatan yang turut mencakup pengembangan Ruang Bersama Indonesia (RBI) melalui program Desa Tapis di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Sabtu (27/9/2025).
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Hj. Diah Dharma Yanti, S.H., M.H., menegaskan bahwa komitmen perlindungan perempuan dan anak harus diwujudkan melalui pelaksanaan regulasi secara konsisten serta penegakan hukum yang berkeadilan.
Menurutnya, perlindungan terhadap perempuan dan anak harus mencakup upaya pencegahan kekerasan, penanganan korban, hingga kepastian hukum dalam penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan hak-hak anak, termasuk persoalan hak asuh.
Provinsi Lampung sendiri telah memiliki sejumlah regulasi yang menjadi landasan dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak.
Di antaranya Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung, Perda Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender, Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak Provinsi Lampung, serta Perda Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
Selain itu, terdapat Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2021 yang mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan reintegrasi sosial bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Keberadaan berbagai regulasi tersebut membutuhkan dukungan pelaksanaan yang optimal, termasuk koordinasi antarlembaga dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan perlindungan dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.
DPRD Provinsi Lampung juga memiliki peran strategis dalam memastikan pemerintah daerah menjalankan program sesuai ketentuan. Pengawasan dilakukan untuk melihat efektivitas kebijakan, ketersediaan layanan pengaduan, pendampingan korban, serta upaya pencegahan tindak kekerasan.
Apabila ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, DPRD dapat mendorong evaluasi dan perbaikan program maupun penyempurnaan regulasi sesuai kewenangannya.
Penandatanganan komitmen bersama tersebut turut dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA Ratna Susianawati, serta para bupati, wali kota, dan perwakilan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan bahwa perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kerja sama berbagai pihak. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun lingkungan yang inklusif, responsif gender, serta ramah terhadap anak.
Kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan aparat penegak hukum diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan regulasi serta memastikan program perlindungan berjalan secara berkelanjutan.
Dengan pengawasan dan koordinasi yang kuat, berbagai Perda yang telah ditetapkan diharapkan tidak berhenti sebatas produk hukum, melainkan menjadi instrumen nyata dalam mencegah kekerasan, meningkatkan akses pelayanan, serta menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak di Provinsi Lampung.(adv)


















