BANDAR LAMPUNG, Suaraexpose.com — Kebijakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 kembali menuai sorotan tajam dari kalangan pegiat transparansi dan media.
Berdasarkan penelusuran data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), terdapat sejumlah pos anggaran bernilai fantastis yang dinilai sarat akan potensi pemborosan dan perlu diaudit secara transparan.
Sorotan utama tertuju pada paket pengadaan Belanja Cetak Tanda Pelunasan Kewajiban Pajak (TBPKP). Bapenda Provinsi Lampung mengalokasikan anggaran senilai Rp1.400.000.000 (Rp1,4 miliar) yang bersumber dari APBD untuk volume pekerjaan masif sebanyak 1.000.000 Set.
Menariknya, dalam kolom kriteria usaha, paket ini mencatatkan status Usaha Kecil “Tidak” dengan alasan Kompetensi tidak sesuai dengan usaha kecil, yang mengindikasikan bahwa proyek skala besar ini hanya dapat diakses oleh penyedia khusus berstandar sekuriti tertentu.
Di tengah era digitalisasi layanan samsat dan pengesahan pajak kendaraan, volume cetak fisik hingga 1 juta set ini dipertanyakan urgensi serta efektivitas anggarannya agar tidak menjadi celah pembuangan anggaran daerah.
2. Belanja Sewa Tiang Billboard/Baliho Capai Rp1,04 Miliar
Selain pencetakan dokumen pajak, Bapenda Lampung juga menganggarkan Belanja Sewa Tiang Billboard/Baliho senilai Rp1,04 miliar yang bersumber dari APBD 2026.
Berdasarkan rincian dokumen, anggaran tersebut mencakup sewa tiang billboard/baliho yang tersebar di 15 kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.
Rinciannya meliputi wilayah Bandar Lampung (2 unit/tahun), serta masing-masing 1 unit/tahun untuk Kota Agung, Lampung Barat, Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Metro, Pesawaran, Pesisir Barat, Pringsewu, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Way Kanan, hingga Lampung Selatan.
Pelaksanaan kontrak sewa ini dijadwalkan berjalan penuh sepanjang Januari hingga Desember 2026.
3. Pengadaan Rutin Penunjang Kantor dan UPTD Bermunculan
Tidak hanya dua pos raksasa di atas, Bapenda Lampung juga menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk belanja modal penunjang operasional kantor pusat dan UPTD Samsat se-Provinsi Lampung melalui metode E-Purchasing, di antaranya:
Belanja Modal Pengadaan Printer Kantor Pusat dan UPTD (Printer Scanner 36 unit & Printer Dot Matrix 40 unit) senilai Rp652.800.000, Belanja Modal Elektrik Generating Set (Genset) sebanyak 4 unit senilai Rp610.400.000, Belanja Modal Pengadaan Komputer PC / All In One sebanyak 20 unit senilai Rp380.820.000.
Belanja Modal Pengadaan Mini PC sebanyak 40 unit senilai Rp322.920.000. Belanja Modal Pengadaan AC Split 1 PK sebanyak 20 unit senilai Rp182.720.000.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Wajib Pajak Samsat (Kursi tunggu 4 seat) sebanyak 30 unit senilai Rp165.000.000 dan Belanja Modal Pengadaan Monitor sebanyak 40 unit senilai Rp96.840.000.
Akumulasi anggaran pengadaan yang tersebar di Bapenda Lampung ini memicu desakan dari berbagai elemen publik.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung serta Inspektorat diminta untuk turun tangan menguji kewajaran harga (cost efficiency), Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari masing-masing paket pengadaan tersebut. (Tim Redaksi)


















