LAMPUNG SELATAN, Suaraexpose.com — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 1 Candipuro patut mendapat sorotan. Berdasarkan data anggaran yang dihimpun, sekolah tersebut tercatat memiliki total anggaran sebesar Rp1.027.200.000, Kamis 03/11/2026.
Dari total tersebut, terdapat alokasi Rp278.302.000 untuk administrasi sekolah dan Rp274.666.000 untuk pembayaran honor.
Dua pos tersebut jika digabungkan mencapai Rp552.968.000, atau sekitar 53,83 persen dari total anggaran.
Namun, sorotan paling serius berada pada pos pembayaran honor yang mencapai Rp274,6 juta.
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 memasukkan pembayaran honor sebagai salah satu komponen penggunaan Dana BOS Reguler.
Untuk satuan pendidikan negeri, pembayaran honor dibatasi paling banyak 20 persen dari keseluruhan alokasi Dana BOS Reguler.
Namun, khusus pelaksanaan Dana BOS Reguler TA 2025, SE Sesjen Kemendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 menegaskan bahwa persentase tersebut dihitung dari 50 persen pagu alokasi dalam satu tahun anggaran.
Jika angka Rp1.027.200.000 merupakan pagu tahunan Dana BOS Reguler SMKN 1 Candipuro, maka perhitungannya menjadi:
50% × Rp1.027.200.000 = Rp513.600.000
Batas maksimal honor sekolah negeri:
20% × Rp513.600.000 = Rp102.720.000
Sementara data menunjukkan pembayaran honor mencapai: Rp274.666.000
Dengan demikian terdapat selisih sekitar: Rp171.946.000 dari batas perhitungan tersebut.
Angka ini tentu belum dapat langsung disebut sebagai pelanggaran, karena masih harus dipastikan apakah seluruh Rp274,666 juta tersebut benar-benar merupakan komponen pembayaran honor yang masuk dalam pembatasan Juknis BOS 2025, serta apakah angka Rp1,027 miliar merupakan pagu Dana BOS Reguler yang menjadi dasar perhitungan.
Tetapi jika kedua angka tersebut memang sepenuhnya berada dalam kategori yang dimaksud Juknis, selisih tersebut layak mendapatkan penjelasan serius dari pihak sekolah dan instansi terkait.
Selain pembayaran honor, alokasi administrasi sekolah sebesar Rp278.302.000 atau sekitar 27,09 persen dari total anggaran juga menarik untuk dikaji.
Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 memang secara tegas memasukkan pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan sebagai salah satu komponen penggunaan Dana BOS Reguler.
Namun, aturan tersebut tidak menetapkan batas umum bahwa seluruh belanja administrasi boleh mencapai persentase tertentu dari pagu.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar “administrasi boleh atau tidak”, tetapi apa saja yang dibelanjakan, berapa nilainya, apakah sesuai komponen yang diperbolehkan, dan apakah seluruhnya telah dituangkan dalam dokumen perencanaan sekolah.
Pasal 45 Permendikdasmen 8/2025 mengatur bahwa satuan pendidikan menentukan komponen penggunaan dana sesuai kebutuhan dan harus menuangkannya dalam dokumen perencanaan yang disertai rincian komponen penggunaan dana.
Dengan nilai administrasi mencapai lebih dari seperempat total anggaran, rincian belanja menjadi penting untuk diketahui publik.
Jika kedua pos tersebut kembali dihitung, maka:
• Administrasi: Rp278.302.000
• Honor: Rp274.666.000
• Total: Rp552.968.000
• Persentase: sekitar 53,83 persen
Artinya, lebih dari separuh anggaran berada pada dua pos tersebut.
Pertanyaannya kemudian adalah berapa besar porsi anggaran yang benar-benar diarahkan untuk kebutuhan pembelajaran dan peningkatan kualitas peserta didik?
Juknis 2025 juga menetapkan bahwa pengembangan perpustakaan untuk penyediaan buku merupakan komponen wajib dengan alokasi paling sedikit 10 persen dari keseluruhan alokasi Dana BOS Reguler. Pemeliharaan sarana dan prasarana dibatasi paling banyak 20 persen.
Karena itu, struktur anggaran SMKN 1 Candipuro seharusnya dilihat secara utuh, termasuk apakah komponen-komponen wajib dan batasan lainnya telah terpenuhi.
Atas data tersebut, sejumlah pertanyaan publik layak diajukan:
1. Apakah Rp1.027.200.000 merupakan total pagu Dana BOS Reguler TA 2025?
2. Apakah Rp274.666.000 seluruhnya merupakan pembayaran honor guru/tenaga kependidikan non-ASN?
3. Berapa jumlah penerima honor dan berapa nilai honor masing-masing penerima?
4. Apakah seluruh penerima honor memenuhi persyaratan sebagaimana Juknis BOS 2025?
5. Apa dasar perhitungan sehingga pembayaran honor mencapai Rp274,666 juta?
6. Apa saja rincian penggunaan administrasi sebesar Rp278,302 juta?
7. Apakah seluruh belanja administrasi tersebut tercantum dalam RKAS?
8. Berapa alokasi untuk buku, pembelajaran, sarana-prasarana dan kebutuhan langsung peserta didik?
9. Apakah realisasi anggaran sesuai dengan RKAS dan ketentuan Juknis BOSP 2025?
Besarnya angka anggaran tidak otomatis membuktikan adanya penyimpangan. Namun, ketika terdapat pembayaran honor sebesar Rp274,666 juta sementara ketentuan 2025 menetapkan batas honor sekolah negeri berdasarkan 20 persen dari 50 persen pagu tahunan, maka struktur anggaran tersebut memang layak diverifikasi.
Begitu pula dengan administrasi sebesar Rp278,302 juta. Karena administrasi merupakan komponen yang diperbolehkan, penilaiannya harus dilakukan berdasarkan rincian belanja, RKAS, bukti transaksi, serta kesesuaian dengan komponen yang diatur dalam Juknis, bukan semata-mata berdasarkan persentasenya.
Publik pada akhirnya hanya membutuhkan satu hal transparansi.
Jika seluruh penggunaan Dana BOS SMKN 1 Candipuro telah sesuai Juknis, tercantum dalam perencanaan, memiliki bukti pertanggungjawaban, dan memenuhi ketentuan, maka klarifikasi terbuka akan menjadi jawaban sekaligus bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan antara perencanaan, realisasi dan ketentuan Juknis, maka hal tersebut patut menjadi bahan evaluasi bagi pihak sekolah maupun instansi pembina.(Red)


















