BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat iklim investasi sebagai salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif dengan realisasi investasi mencapai Rp7,3 triliun pada semester I tahun 2026.
Capaian investasi tersebut juga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja sebanyak 9.187 orang, yang terdiri dari 9.180 tenaga kerja Indonesia dan tujuh tenaga kerja asing.
Hal itu disampaikan dalam amanat Gubernur Lampung yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Imam Ghozali, saat apel mingguan di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Senin (12/10/2026).
Dari total realisasi investasi tersebut, Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp2,1 triliun, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp5,2 triliun.
Gubernur Lampung menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi berbagai perangkat daerah dalam menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif.
Menurutnya, peningkatan investasi tidak terlepas dari dukungan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga kerja, kemudahan regulasi, promosi investasi, serta koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Investasi dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi juga membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperkuat pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Lampung sendiri memiliki potensi investasi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, kelautan, energi, dan pariwisata.
Potensi tersebut diharapkan dapat terus dikembangkan melalui kebijakan yang mendukung kemudahan berusaha serta peningkatan daya saing daerah.
Di sisi lain, Pemprov Lampung juga terus melakukan modernisasi pelayanan perizinan melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).
Sistem perizinan berbasis daring tersebut diharapkan mampu menyederhanakan proses birokrasi sehingga investor dapat mengurus perizinan secara lebih mudah, cepat, dan efisien.
Penerapan OSS-RBA yang terus disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memberikan kepastian dan kemudahan bagi pelaku usaha.
Gubernur juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik dan integritas aparatur sipil negara (ASN).
Menurutnya, kepercayaan investor dan partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Dengan capaian investasi Rp7,3 triliun pada semester pertama 2026, Pemprov Lampung berharap momentum pertumbuhan tersebut dapat terus dijaga dan ditingkatkan.
Pemerintah daerah pun berkomitmen menjadikan Lampung sebagai salah satu pusat investasi yang menarik, berkelanjutan, dan memiliki daya saing tinggi, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.(Red)


















