JAKARTA, Suaraexpose.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi pukulan serius bagi institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pasalnya, salah satu nama yang terseret dalam perkara tersebut bukan sosok sembarangan, melainkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Bareskrim Polri secara resmi menetapkan Listyo Sigit bersama dua perwira tinggi Polri, yakni Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Tak berhenti pada penetapan tersangka, ketiganya juga langsung menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mabes Polri pada Selasa (3/11/2026).
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin membenarkan langkah penahanan tersebut. Ia menyatakan proses penyidikan masih terus berjalan dan membutuhkan pendalaman lebih lanjut.
Namun, perkara ini bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur teknis penyadapan. Dugaan penggunaan perangkat penyadapan terhadap nomor telepon Presiden dan sejumlah pejabat negara justru membuka persoalan yang jauh lebih serius: sejauh mana kewenangan aparat penegak hukum dapat digunakan, dan siapa yang mengawasi ketika kewenangan tersebut diduga disalahgunakan?
Berdasarkan keterangan Bareskrim, dugaan pelanggaran tersebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi sebagaimana mestinya.
Penyadapan itu juga diduga tidak berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum melalui penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Jika dugaan tersebut terbukti, persoalannya sangat serius. Sebab, perangkat dan kewenangan yang semestinya digunakan untuk kepentingan penegakan hukum justru diduga dipakai di luar koridor hukum.
Lebih jauh, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat hingga pengusaha.
Pertanyaan publik pun semakin besar. Siapa sebenarnya yang menjadi sasaran penyadapan? Untuk kepentingan siapa informasi tersebut dikumpulkan? Apakah hasil penyadapan pernah digunakan untuk kepentingan tertentu di luar penegakan hukum?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh berhenti sebagai spekulasi. Penyidik harus membuktikannya melalui pemeriksaan alat bukti, penelusuran jejak digital, serta pengungkapan rantai komando yang diduga terlibat.
Kasus yang melibatkan mantan pucuk pimpinan Polri ini juga menjadi ujian nyata bagi independensi dan keberanian institusi kepolisian dalam membersihkan internalnya sendiri.
Jangan sampai penegakan hukum hanya berhenti pada penetapan tiga tersangka, sementara pihak-pihak lain yang diduga mengetahui, memerintahkan, memfasilitasi, atau menikmati hasil dari aktivitas ilegal tersebut tidak tersentuh.
Bareskrim harus menjelaskan secara terang bagaimana sistem penyadapan dapat diakses tanpa prosedur verifikasi, siapa yang memiliki otoritas memasukkan nomor ke dalam sistem, serta bagaimana mekanisme pengawasan internal dapat ditembus.
Apalagi, dalam perkara ini juga muncul dugaan penghapusan data elektronik. Aspek tersebut penting diungkap karena dapat berkaitan dengan upaya menghilangkan atau menyembunyikan jejak digital yang dibutuhkan untuk pembuktian.
Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menegaskan bahwa penyidik membutuhkan waktu untuk mengungkap keseluruhan perkara. Menurutnya, tidak mungkin seluruh rangkaian kasus yang kompleks dapat dibongkar hanya dalam waktu 24 jam.
Pernyataan tersebut memang dapat dipahami dalam konteks penyidikan. Namun, kebutuhan waktu tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Ada satu hal mendasar yang kini dipertaruhkan: apakah hukum benar-benar berlaku sama bagi semua orang, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan strategis di institusi penegak hukum?
Penetapan dan penahanan mantan Kapolri merupakan langkah serius. Namun, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari siapa yang dijadikan tersangka atau seberapa tinggi jabatan seseorang.
Ukuran sesungguhnya adalah keberanian penyidik mengungkap fakta secara menyeluruh, menjaga barang bukti, memastikan proses hukum bebas dari intervensi, dan membawa perkara ke pengadilan berdasarkan bukti yang sah.
Publik berhak mengetahui apakah dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan individual atau bagian dari praktik yang lebih luas. Publik juga berhak mendapatkan kepastian bahwa perangkat negara tidak digunakan untuk mengawasi warga, pejabat, maupun pihak lain di luar ketentuan hukum.
Pada akhirnya, perkara ini menjadi ujian besar bagi Polri sekaligus bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan pihak yang lemah, tetapi kehilangan keberanian ketika harus membongkar dugaan pelanggaran yang melibatkan orang-orang berkuasa.
Sebab, ketika kewenangan negara diduga digunakan tanpa dasar hukum, yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik institusi, melainkan juga demokrasi, perlindungan privasi, dan kepercayaan masyarakat terhadap negara.(***)








