BANDAR LAMPUNG, SUARAEXPOSE.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran sekaligus mengatasi persoalan antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Penguatan pengawasan ini menjadi perhatian setelah muncul berbagai keluhan masyarakat terkait antrean kendaraan, khususnya pada pengisian BBM jenis solar bersubsidi.
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pengawasan di lapangan. Menurutnya, persoalan antrean tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah pasokan BBM, tetapi juga harus dibarengi pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan subsidi.
Ia menduga masih terdapat oknum yang memanfaatkan kelemahan pengawasan, termasuk kemungkinan penyalahgunaan barcode atau QR Code dalam proses pembelian BBM bersubsidi.
Fauzan berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar antrean kendaraan tidak terus berlarut-larut dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
Selain pengawasan, ia juga mendorong agar usulan penambahan kuota BBM bersubsidi yang telah disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dapat segera memperoleh kepastian.
Menurutnya, penambahan kuota harus berjalan beriringan dengan penertiban distribusi. Tanpa pengawasan dan penindakan terhadap praktik penyimpangan, penambahan pasokan belum tentu mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap kesesuaian identitas kendaraan dan QR Code pembelian BBM bersubsidi.
Poordinasi tersebut diharapkan dapat mempersempit peluang penyalahgunaan subsidi sekaligus memastikan BBM disalurkan sesuai ketentuan.
Pemprov Lampung menegaskan pentingnya keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, Pertamina, hingga pengelola SPBU dalam memperkuat pengawasan distribusi.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan tidak hanya menjadi respons sementara terhadap persoalan antrean, tetapi juga menghasilkan perbaikan sistem pengawasan yang berkelanjutan.
Dengan pengawasan yang lebih transparan dan konsisten, penyaluran BBM bersubsidi di Provinsi Lampung diharapkan semakin tertib, tepat sasaran, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang benar-benar berhak menerima subsidi energi.(adv)


















