Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

DPRD Lampung Kaji Aturan Tarif Rumah Sakit, Kepastian Biaya dan Pelayanan Publik Jadi Perhatian

8
×

DPRD Lampung Kaji Aturan Tarif Rumah Sakit, Kepastian Biaya dan Pelayanan Publik Jadi Perhatian

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung mengkaji pencabutan dua peraturan daerah yang mengatur tarif pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Senin (12/10/2026).

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Lampung dan dipimpin Ketua Bapemperda Hanifal, S.P., didampingi Wakil Ketua Condrowati, S.E., M.Si., serta sejumlah anggota Bapemperda.

Example 300x600

Dua regulasi yang menjadi objek pembahasan yakni Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

Pembahasan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, RSUD Jiwa, RSUD Bandar Negara Husada, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Hukum, serta Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Evaluasi Regulasi dan Penyesuaian Kebijakan

Kajian terhadap kedua peraturan daerah tersebut merupakan bagian dari evaluasi regulasi untuk memastikan ketentuan tarif pelayanan rumah sakit tetap sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD bersama perangkat daerah terkait perlu mencermati berbagai aspek, mulai dari landasan hukum, tata kelola rumah sakit, pengelolaan pendapatan daerah hingga keberlanjutan pembiayaan pelayanan kesehatan.

Evaluasi regulasi juga penting untuk memastikan tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pelayanan rumah sakit milik pemerintah daerah.

Kepentingan Pasien Harus Tetap Diutamakan

Selain aspek regulasi dan tata kelola keuangan, kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan menjadi perhatian penting dalam pembahasan tersebut.

Kebijakan tarif rumah sakit harus mempertimbangkan keterjangkauan biaya bagi pasien, transparansi komponen tarif, kepastian pelayanan, serta kemampuan rumah sakit menjaga kualitas dan keberlanjutan operasionalnya.

DPRD Provinsi Lampung diharapkan memastikan setiap perubahan regulasi tidak menimbulkan ketidakjelasan bagi masyarakat, khususnya terkait biaya pelayanan kesehatan yang harus ditanggung pasien.

Pencabutan suatu peraturan daerah juga tidak serta-merta berarti tarif pelayanan mengalami kenaikan ataupun penurunan. Ketentuan tarif selanjutnya tetap harus memiliki dasar hukum yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menunggu Hasil Pembahasan

Melalui RDP tersebut, Bapemperda DPRD Provinsi Lampung bersama pemerintah daerah melakukan pendalaman terhadap substansi pencabutan kedua perda sebelum melanjutkan proses sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.

Koordinasi lintas organisasi perangkat daerah dinilai penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

DPRD Provinsi Lampung diharapkan terus mengawal proses evaluasi regulasi tersebut agar kepentingan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama.

Dengan demikian, penataan aturan tarif rumah sakit di Provinsi Lampung diharapkan mampu menciptakan tata kelola pelayanan kesehatan yang lebih transparan, akuntabel, berkeadilan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat sebagai penerima layanan.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *