Example floating
Example floating
Example 728x250
DPRD Lampung

Bapemperda DPRD Lampung Bahas Tiga Raperda Strategis, Kelautan, Desa Wisata hingga Tarif Rumah Sakit Jadi Sorotan

9
×

Bapemperda DPRD Lampung Bahas Tiga Raperda Strategis, Kelautan, Desa Wisata hingga Tarif Rumah Sakit Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, SUARAEXPOSE.COM – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Lampung menggelar pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Lampung.

Pembahasan tersebut dilaksanakan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Senin (12/10/2026).

Example 300x600

Rapat dipimpin Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Lampung, Hanifal, S.P., didampingi Wakil Ketua Condrowati, S.E., M.Si., serta sejumlah anggota Bapemperda lainnya.

Adapun tiga Raperda yang menjadi agenda pembahasan meliputi Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan, Raperda tentang Desa Wisata, serta Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah yang mengatur tarif pelayanan rumah sakit daerah.

Pada agenda pertama, pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Lingkungan Hidup, serta Biro Hukum Setdaprov Lampung.

Pembahasan ini diarahkan untuk memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, keselarasan kebijakan pembangunan daerah, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Selanjutnya, Bapemperda membahas Raperda tentang Desa Wisata dengan melibatkan Dinas Pariwisata, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi, serta sejumlah perangkat daerah yang menangani bidang perencanaan pembangunan, lingkungan hidup, permukiman, pendapatan, keuangan, dan hukum.

Pengaturan mengenai desa wisata dinilai penting untuk mendukung pengembangan potensi daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

Melalui regulasi yang tepat, pengembangan desa wisata diharapkan tidak hanya berorientasi pada sektor pariwisata, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta memperkuat pemanfaatan potensi lokal.

Sementara itu, agenda ketiga membahas pencabutan dua peraturan daerah, yakni Perda Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Daerah dan Perda Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung.

Pembahasan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Jiwa Daerah, RSUD Bandar Negara Husada, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Hukum, serta Biro Perekonomian Setdaprov Lampung.

Keterlibatan berbagai perangkat daerah tersebut diperlukan agar proses pencabutan regulasi mempertimbangkan aspek hukum, administrasi, pengelolaan keuangan, serta keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Bapemperda DPRD Provinsi Lampung menekankan pentingnya kajian secara menyeluruh terhadap setiap Raperda. Hal ini diperlukan untuk memastikan produk hukum daerah memiliki landasan regulasi yang kuat, sesuai kebutuhan pembangunan, dan dapat diterapkan secara efektif.

Koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah juga menjadi bagian penting dalam menyelaraskan substansi regulasi agar tidak menimbulkan persoalan dalam pelaksanaannya.

Melalui pembahasan tiga Raperda tersebut, DPRD Provinsi Lampung berharap dapat mendorong lahirnya kebijakan daerah yang lebih terarah, memberikan kepastian hukum, serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

Penyusunan regulasi yang berkualitas diharapkan mampu memperkuat pengelolaan sektor kelautan dan perikanan, mengembangkan potensi desa wisata, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung.(adv)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *