LAMPUNG UTARA, Suaraexpose.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lampung Utara melaksanakan kegiatan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 7 Oktober 2026, bertempat di Gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Utara. Kegiatan ini menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran daerah untuk tahun mendatang.
Verifikasi RKA-SKPD merupakan tahapan penting untuk menelaah rencana anggaran perangkat daerah agar selaras dengan prioritas pembangunan, kebutuhan program dan kegiatan, serta ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
Melalui proses verifikasi tersebut, setiap rencana anggaran diharapkan dapat disusun secara terukur, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Proses ini juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan bahwa perencanaan belanja daerah memiliki dasar yang jelas dan mendukung pencapaian target pembangunan Kabupaten Lampung Utara.
Dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran yang baik perlu didukung oleh kesesuaian antara program, indikator kinerja, kebutuhan pembiayaan, serta kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, tahapan verifikasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan APBD.
Bapenda Kabupaten Lampung Utara, sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan dalam pengelolaan pendapatan daerah, diharapkan terus memperkuat perencanaan program dan anggaran guna mendukung optimalisasi pendapatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Melalui rangkaian penyusunan R-APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, berorientasi pada hasil, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Orang Bijak Bayar Pajak” menjadi pesan yang turut diangkat Bapenda Kabupaten Lampung Utara sebagai pengingat pentingnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan untuk mendukung pembangunan daerah.(Red)
