Example floating
Example floating
Example 728x250
Bandar LampungBeritaDinas KominfoGubernur LampungLampung

Pemprov Lampung dan DPRD Perkuat Pengawasan BBM Subsidi, Dugaan Manipulasi Barcode Jadi Sorotan

7
×

Pemprov Lampung dan DPRD Perkuat Pengawasan BBM Subsidi, Dugaan Manipulasi Barcode Jadi Sorotan

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG, Suaraexpose.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung memperkuat sinergi dalam mengawasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM tepat sasaran sekaligus mengatasi persoalan antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Penguatan pengawasan tersebut menyusul masukan Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzan Sibron, yang menyoroti masih terjadinya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan lemahnya pengawasan serta adanya oknum yang memanfaatkan celah dalam mekanisme penggunaan barcode BBM bersubsidi.

Example 300x600

Fauzan mengungkapkan, berdasarkan temuannya di lapangan, terdapat dugaan praktik penyalahgunaan barcode dengan modus satu kendaraan menggunakan beberapa barcode melalui pergantian nomor polisi kendaraan.

Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditangani karena berpotensi mengganggu kelancaran distribusi BBM subsidi dan merugikan masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya.

Sebagai langkah penguatan pengawasan, DPRD mengusulkan agar Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta PT Pertamina Patra Niaga.

Salah satu langkah yang diusulkan adalah menerapkan verifikasi ganda terhadap kendaraan yang mengisi BBM bersubsidi, yakni dengan mencocokkan barcode yang digunakan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli.

Dengan mekanisme tersebut, petugas SPBU diharapkan dapat memastikan kesesuaian identitas kendaraan sebelum melayani pengisian BBM subsidi.

Selain verifikasi dokumen kendaraan, DPRD juga mendorong pengawasan lebih ketat terhadap kendaraan yang dicurigai melakukan penyalahgunaan, termasuk pemeriksaan bagasi apabila diperlukan sesuai ketentuan.

Fauzan turut mengusulkan pelibatan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Lampung untuk membantu menjaga ketertiban dan mengawasi aktivitas distribusi BBM di SPBU.

Ia menegaskan, langkah pengawasan tersebut bukan bertujuan membatasi hak masyarakat dalam memperoleh BBM bersubsidi, melainkan mencegah praktik penyimpangan yang menyebabkan distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, DPRD Lampung juga menyatakan dukungan terhadap langkah Pemprov Lampung yang telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM bersubsidi kepada BPH Migas.

Namun, penambahan kuota dinilai harus diikuti dengan pengawasan dan penindakan tegas terhadap setiap bentuk penyalahgunaan. Sebab, peningkatan pasokan tidak akan menyelesaikan persoalan apabila praktik manipulasi distribusi masih terjadi.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Lampung, Budhi Darmawan, menyampaikan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga.

Koordinasi tersebut difokuskan pada pemeriksaan lebih detail terhadap keabsahan kendaraan dan QR Code yang digunakan dalam transaksi BBM bersubsidi.

Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, Pertamina, serta instansi terkait guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung secara transparan, tertib, dan adil.

Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD diharapkan mampu menekan praktik penyalahgunaan, mengurangi antrean di SPBU, serta memastikan subsidi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.(Red)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *