BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan sinergi antara ulama dan pemerintah dalam membangun daerah. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pembangunan fisik berjalan seiring dengan penguatan spiritual, moral, serta ketahanan ekonomi masyarakat.
Komitmen itu disampaikan dalam pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Horison, Kamis (15/10/2026).
Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, M. Firsada, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak cukup hanya berorientasi pada infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas moral dan kehidupan keagamaan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan fisik dan penguatan spiritual merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
“Pembangunan tanpa agama akan kehilangan arah, sementara agama tanpa pembangunan akan kehilangan daya. Keduanya harus berjalan berdampingan,” demikian pesan Gubernur dalam sambutannya.
Musda XI MUI Lampung mengangkat tema Meneguhkan Khidmat Utama, Memperkuat Ketahanan Umat, Membangun Lampung Berkeadaban. Agenda lima tahunan tersebut diikuti sekitar 120 peserta dari jajaran pengurus MUI provinsi, kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan Islam, pondok pesantren, hingga perguruan tinggi Islam.
MUI Didorong Aktif Menjawab Persoalan Sosial
Pemprov Lampung memandang MUI memiliki posisi strategis sebagai pelayan umat sekaligus mitra pemerintah dalam menjaga kehidupan sosial dan keagamaan.
Terlebih, berbagai tantangan sosial saat ini semakin kompleks, mulai dari berkembangnya paham intoleran di media sosial, penyalahgunaan narkoba, hingga penurunan moral generasi muda.
Persoalan tersebut dinilai tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum semata, tetapi juga membutuhkan pembinaan keimanan, akhlak, serta keteladanan dari para tokoh agama.
Karena itu, pemerintah berharap MUI dapat terus menghadirkan dakwah yang menyejukkan, memperkuat persatuan, dan menjadi rujukan masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.
Ketahanan Ekonomi Umat Berbasis Syariah
Selain pembinaan moral, penguatan kemandirian ekonomi umat juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Gubernur mengajak MUI mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui koperasi pesantren, optimalisasi zakat, infak, sedekah, serta wakaf produktif.
Potensi 1.008 ASN Penyuluh Agama Islam di Lampung juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperluas literasi keuangan syariah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
Menurut pemerintah, kekuatan umat tidak hanya diukur dari aspek keimanan, tetapi juga dari kemampuan membangun kemandirian ekonomi.
Sertifikasi Halal Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Pemprov Lampung turut menyambut positif pelaksanaan Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober 2026.
Dengan jumlah 492.986 UMKM di Lampung, yang 99,5 persen di antaranya merupakan usaha mikro, sertifikasi halal dinilai memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.
Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 225.582 produk di Lampung telah mengantongi sertifikat halal.
Pemprov berkomitmen memperluas fasilitasi sertifikasi halal melalui sinergi dinas terkait, pemerintah kabupaten/kota, LPPOM MUI, dan pondok pesantren.
MUI Diharapkan Menjadi Payung Besar Umat
Sementara itu, Ketua MUI Provinsi Lampung, Prof. Moh. Mukri, menegaskan bahwa persatuan dan sikap saling menghargai menjadi kunci menjaga kerukunan masyarakat Lampung yang memiliki keberagaman suku, etnis, dan budaya.
Ia mengingatkan bahwa MUI harus tetap menjadi wadah bersama bagi seluruh organisasi Islam tanpa mengedepankan sikap eksklusif.
Menurutnya, moderasi beragama atau wasathiyah perlu terus dikedepankan agar kehadiran MUI benar-benar memberikan rasa aman, nyaman, serta menjadi penyejuk di tengah masyarakat.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, menyampaikan tiga tugas utama MUI, yakni sebagai pelayan umat (khadimul ummah), pelindung umat (himayatul ummah), dan mitra pemerintah (shadiqul hukumah).
Ia juga mengingatkan bahwa kepemimpinan dalam organisasi MUI merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral.
Pembukaan Musda XI MUI Lampung turut ditandai dengan peluncuran Gerakan Nasional Wajib Halal Oktober 2026 melalui penyerahan sertifikat halal secara simbolis kepada sejumlah perwakilan pelaku usaha.
Pemprov Lampung berharap Musda XI mampu menghasilkan kepengurusan dan program kerja yang amanah, sekaligus memperkuat peran MUI sebagai perekat persatuan umat dan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Lampung yang maju, religius, dan berkeadaban.(Red)


















