BANDAR LAMPUNG – Suaraexpose.com, Darah rakyat seolah mengalir deras keluar hanya untuk dijadikan santapan lezat di meja makan! Angka Rp 2.020.910.185 bukanlah main-main.
Itu adalah nilai fantastis yang dipatok semata-mata untuk pos anggaran bernama “Biaya Makan dan Minum Tamu Walikota” Kota Bandar Lampung tahun 2026.
Bayangkan! Uang sebanyak itu, yang seharusnya bisa mengubah nasib ribuan keluarga miskin, membangun puluhan sekolah, atau memperbaiki jalan yang berlubang, justru dikorbankan hanya untuk meluncur ke tenggorokan dalam bentuk nasi, lauk, dan minuman!
Berdasarkan data yang terungkap dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), anggaran raksasa ini dikelola oleh Sekretariat Daerah.
Proyek ini berjalan setahun penuh, 365 hari non-stop, seolah-olah setiap hari kota ini menggelar pesta kenegaraan yang tak ada habisnya.
Namun, yang paling menyakitkan dan mencurigakan adalah ketiadaan kejelasan total.
Dalam dokumen resmi tersebut, uraian pekerjaan hanya tertulis singkat dan padat: “Biaya Makan dan Minum Tamu Walikota”. Itu saja!
Tidak ada penjelasan:
❌ Siapa saja tamunya? Pejabat negara atau kerabat pribadi?
❌ Berapa kali acara diadakan dalam sebulan?
❌ Berapa harga satu porsi makanannya? Emas murni kah isinya?
❌ Siapa yang mengawasi agar uang tidak dibengkakkan?
Semua detail penting itu hilang entah ke mana, tertutup rapat bak rahasia dapur yang tak boleh diketahui orang banyak!
Publik dibuat geleng-geleng kepala dan penuh tanda tanya besar. Apakah Walikota menerima tamu ribuan orang setiap harinya? Atau mungkin setiap kali makan disajikan hidangan termahal di dunia?
Nominal Rp 2 Miliar untuk konsumsi adalah angka yang tidak masuk akal dan sangat memuakkan. Ini bukan lagi soal efisiensi, ini sudah tercium bau pemborosan yang menyengat.
Pos anggaran tanpa indikator yang jelas ini ibarat “kandang macan” yang sangat rawan dimanfaatkan untuk permainan kotor.
Tanpa batasan, uang rakyat bisa dengan mudah dikorupsi, dibengkakkan, dan dihabiskan seenak perut sendiri.
Para pengamat pendidikan dan kebijakan publik menilai ini adalah bentuk ketidakbertanggungjawaban yang parah.
Mengelola uang negara bukan seperti mengatur uang saku pribadi. Harus ada transparansi, harus ada bukti, dan harus ada manfaatnya bagi rakyat.
Tapi ketika angka miliaran rupiah hanya dihabiskan untuk “perut”, sementara di sudut kota lain masih banyak warga yang kesulitan makan, ini adalah ironi yang sangat menyakitkan.
Rakyat kini menuntut jawaban! Jangan main-main dengan aspirasi publik. Buka buktinya! Tunjukkan faktanya, Jangan biarkan anggaran miliaran ini lenyap begitu saja tanpa jejak, hanya tertinggal bau nasi basi dan aroma kebusukan yang menyengat.
Apakah pihak eksekutif berani menjelaskan rincian “pesta” bernilai miliaran ini, atau akan terus bungkam dan membiarkan kemarahan rakyat memuncak?
Keadilan dan kewarasan pemerintahan sedang diuji, Bagai mana kelanjutan berita ini tunggu edisi mendatang Bersammbuungg……. (NT).
