Bandar Lampung, Suaraexpose.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung secara resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penandatanganan persetujuan bersama dilakukan oleh Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, dan Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, sebagai wujud sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara efektif dan bertanggung jawab.
Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi atas dukungan serta kerja sama DPRD Provinsi Lampung selama proses pembahasan Raperda berlangsung.
Menurutnya, berbagai pandangan, masukan, saran, dan kritik yang disampaikan oleh seluruh fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Sinergi yang terjalin antara eksekutif dan legislatif merupakan fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran demi memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” demikian disampaikan dalam kesempatan tersebut.
Dengan telah disepakatinya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, dokumen tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh proses evaluasi dapat berjalan lancar sehingga hasil pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dapat menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pelaksanaan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan ini juga menegaskan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung untuk terus memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan anggaran daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan pelayanan publik di Provinsi Lampung.(Red)
