Bandar Lampung, Suaraexpose.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Lampung terus memperkuat sinergi antarperangkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menggelar rapat pembahasan pembiayaan layanan medikolegal bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) Provinsi Lampung, Senin (6/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kepala BKAD Provinsi Lampung tersebut dipimpin langsung oleh Kepala BKAD Provinsi Lampung dan dihadiri jajaran terkait, termasuk Sekretaris BKAD, Kepala Bidang Akuntansi, serta Kepala Subbidang Kebijakan Perencanaan APBD.
Pertemuan ini menjadi forum koordinasi strategis untuk membahas berbagai aspek pembiayaan layanan medikolegal yang dibutuhkan dalam penanganan kasus perempuan dan anak.
Pembahasan difokuskan pada penyusunan dukungan anggaran yang tepat sasaran, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala BKAD Provinsi Lampung menegaskan bahwa dukungan pembiayaan yang terencana dengan baik merupakan salah satu faktor penting dalam memastikan keberlangsungan layanan medikolegal bagi masyarakat, khususnya bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan hukum maupun layanan kesehatan pendukung.
Selain membahas aspek penganggaran, rapat juga menjadi sarana untuk menyamakan persepsi antarorganisasi perangkat daerah mengenai mekanisme pembiayaan layanan medikolegal.
Dengan adanya kesamaan pemahaman, diharapkan proses perencanaan dan pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi.
BKAD Provinsi Lampung menilai bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Oleh karena itu, koordinasi yang intensif antara BKAD dan DPPA akan terus diperkuat guna memastikan setiap kebijakan pembiayaan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui pertemuan ini, Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak melalui penyediaan dukungan anggaran yang memadai, transparan, dan akuntabel.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat sistem perlindungan sosial bagi kelompok rentan di Provinsi Lampung.(Red)
