PRINGSEWU – Suaraexpose.com, Di tengah hiruk pikuk birokrasi dan sorotan tajam publik terkait pengelolaan anggaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pringsewu terus melancarkan gerakan besar-besaran.
Melalui sosialisasi dan himbauan terus-menerus, lembaga ini berupaya mengubah perilaku masyarakat agar mau menerapkan pola hidup bersih, dimulai dari satu hal mendasar membuang sampah pada tempatnya.
Kepala DLH, dr. Ulin Noha, M.Kes, dengan segala pengalaman dan kapasitasnya, terus mengampanyekan pentingnya kesadaran kolektif ini. Menurutnya, membangun budaya bersih bukanlah perkara instan.
“Memang susah di awal, butuh proses dan kedisiplinan tinggi. Tapi kalau terus dilatih dan dibiasakan, lama-kelamaan akan menjadi kebutuhan sendiri,” ungkap dr. Ulin dalam pesannya kepada masyarakat.
Namun, pertanyaan besar kini muncul di benak publik Apakah ajakan ini cukup kuat mengubah mentalitas, atau justru menjadi pembenaran atas lemahnya infrastruktur pengelolaan sampah yang ada.
Salah satu andalan utama DLH dalam menarik simpati masyarakat adalah program Bank Sampah. Konsep ini ditawarkan bukan hanya sebagai solusi kebersihan, tetapi juga solusi ekonomi, di mana sampah bernilai jual dan bisa memberi manfaat bagi warga.
Secara teori, program ini sangat brilian. Sampah tidak lagi dipandang sebagai kotoran, melainkan aset yang bisa ditabung atau ditukar dengan uang.
Namun, realitas di lapangan menuntut analisis yang lebih dalam. Meskipun pihak DLH mengklaim program ini disambut hangat, fakta menunjukkan bahwa keberhasilan Bank Sampah sangat bergantung pada konsistensi pengelolaan dan kepastian pasar penampungan hasil olahan.
Banyak daerah lain yang memiliki program serupa justru mengalami stagnasi atau mati suri karena tidak adanya keberlanjutan sistem, mulai dari pengangkutan yang tidak teratur hingga harga tebusan yang tidak menarik bagi warga.
Klaim bahwa hampir setiap rumah kini telah menyediakan bak sampah terpisah antara organik dan non-organik adalah kemajuan yang patut dicatat. Ini menunjukkan bahwa pesan edukasi mulai meresap.
Tapi, ada celah krusial yang sering luput dari sorotan: Apa gunanya warga memilah sampah dengan rapi di rumah, jika di tingkat pengangkutan dan pembuangan akhir, sampah-sampah tersebut justru dicampur kembali menjadi satu?
Jika Insfatruktur pendukung seperti pengangkut khusus dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai belum siap, maka usaha warga memilah sampah hanya akan menjadi sia-sia. Upaya masyarakat akan percuma jika sistem yang dibangun oleh dinas belum sepenuhnya mendukung siklus pengelolaan yang utuh.
Mengajak masyarakat hidup sehat dan membuang sampah pada tempatnya adalah kewajiban moral dan pelayanan publik yang baik. Namun, hal ini harus dibarengi dengan bukti nyata keseriusan pemerintah.
Masyarakat tidak hanya butuh diingatkan untuk “jangan buang sampah sembarangan”, tetapi mereka butuh fasilitas yang layak, armada yang tepat waktu, dan sistem yang jelas kemana sampah itu akan dibawa dan diolah.
Kini, mata publik tidak hanya melihat seberapa sering himbauan disuarakan, melainkan seberapa besar kerja nyata yang dilakukan di balik layar.
Apakah program ini akan benar-benar mengubah wajah lingkungan Pringsewu menjadi lebih hijau dan sehat, atau hanya akan menjadi catatan indah di atas kertas laporan pertanggungjawaban semata?
Waktu dan konsistensi kerja yang akan menjawabnya “Tutup Ulin”.(***)
