LAMPUNG SELATAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Komisi XII DPR RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat pengawasan serta pembenahan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Lampung.
Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat mengenai antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Upaya pembenahan itu diwujudkan melalui inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Candimas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (9/10/2026).
Peninjauan lapangan tersebut difokuskan pada evaluasi standar operasional prosedur (SOP) pelayanan SPBU, pencegahan praktik kecurangan, serta memastikan distribusi Solar subsidi dan Pertalite berjalan sesuai ketentuan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, ketersediaan stok Biosolar dan Pertalite di Provinsi Lampung masih dalam kondisi aman. Rantai pasok pengiriman BBM juga dinilai berjalan lancar.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying.
Meski demikian, hasil sidak menemukan bahwa panjangnya antrean kendaraan lebih banyak dipengaruhi persoalan teknis pelayanan dan lemahnya pengaturan operasional SPBU.
Salah satu temuan adalah satu operator melayani hingga empat kendaraan sekaligus. Selain itu, pemeriksaan QR Code dan STNK baru dilakukan ketika kendaraan sudah berada di depan dispenser pengisian.
Komisi XII DPR RI kemudian meminta Pertamina Patra Niaga dan pengelola SPBU melakukan pembenahan alur pelayanan, menambah jumlah operator, serta menempatkan petugas pengatur antrean atau marshall sejak jalur masuk SPBU.
Modus Penyalahgunaan QR Code Jadi Perhatian
Selain persoalan antrean, pengawasan juga menyoroti praktik penyalahgunaan BBM subsidi dengan modus pengisian berulang atau dikenal sebagai modus helikopter.
Modus tersebut dilakukan dengan memanfaatkan QR Code yang dicetak maupun tangkapan layar untuk digunakan pada beberapa kendaraan berbeda.
Dalam operasi pengawasan sebelumnya, tim gabungan bahkan menemukan sebuah truk membawa hingga 50 lembar cetakan QR Code.
Untuk menutup celah penyalahgunaan tersebut, Komisi XII DPR RI bersama Pemprov Lampung menegaskan bahwa verifikasi QR Code wajib dilakukan melalui aplikasi resmi MyPertamina secara langsung menggunakan telepon genggam.
Penggunaan QR Code berupa kertas cetak maupun tangkapan layar tidak diperbolehkan.
Kendaraan Dinas Dilarang Menggunakan BBM Subsidi
Pemprov Lampung juga menegaskan komitmennya memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Gubernur Lampung secara tegas melarang seluruh kendaraan dinas maupun kendaraan operasional satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menggunakan BBM bersubsidi.
Menurut Gubernur, subsidi BBM merupakan hak masyarakat yang membutuhkan sehingga penggunaannya harus diawasi dan tidak boleh disalahgunakan.
Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, Pemprov Lampung turut menerjunkan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Petugas akan membantu memeriksa kesesuaian nomor polisi pada STNK dengan identitas kendaraan sebelum kendaraan memasuki jalur pengisian BBM.
Konsumsi BBM Subsidi Naik hingga 26 Persen
Di sisi lain, Pemprov Lampung mengungkapkan adanya peningkatan konsumsi BBM bersubsidi sekitar 23–26 persen.
Mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemprov Lampung telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM subsidi kepada pemerintah pusat.
Usulan tersebut mendapat dukungan Komisi XII DPR RI. Sementara itu, BPH Migas menyampaikan bahwa permohonan penambahan kuota masih dalam proses kajian teknis secara nasional bersama pihak terkait.
Pengawasan terhadap operasional SPBU juga terus diperketat melalui koordinasi Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan aparat penegak hukum.
Di Provinsi Lampung, sedikitnya 91 SPBU telah dikenakan tindakan tegas dan surat teguran atas berbagai pelanggaran operasional.
Pemprov Lampung bersama DPR RI dan BPH Migas mengajak masyarakat yang tergolong mampu untuk menggunakan BBM nonsubsidi sesuai peruntukannya.
Dengan demikian, alokasi BBM subsidi diharapkan benar-benar dinikmati kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama petani, nelayan, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Pembenahan pelayanan SPBU, pengawasan distribusi, serta pencegahan praktik penyalahgunaan menjadi bagian penting dalam menjaga agar subsidi energi tidak salah sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat.(Red)


















