BANDAR LAMPUNG, Pemerintah Provinsi Lampung mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (8/9/2026).
Penyampaian rancangan tersebut dilakukan oleh Wakil Gubernur Lampung, dr. Jihan Nurlela, dalam rapat paripurna pembicaraan tingkat I yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung.
Dalam penyampaiannya, Jihan menjelaskan bahwa penyusunan perubahan APBD berpedoman pada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD terkait Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati pada 7 Agustus 2026.
Menurutnya, perubahan anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), perangkat daerah, serta Badan Anggaran DPRD.
Pemerintah daerah berharap penyesuaian anggaran dapat memastikan setiap program dan kegiatan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.
Jihan menegaskan bahwa belanja daerah harus diarahkan pada kegiatan prioritas dan pencapaian indikator kinerja pembangunan, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan.
Pendapatan Daerah Turun, Belanja Mengalami Kenaikan
Berdasarkan rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Provinsi Lampung direncanakan sebesar Rp6,992 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp19,667 miliar dibandingkan target sebelumnya.
Penurunan tersebut berasal dari beberapa komponen pendapatan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebelumnya ditargetkan sebesar Rp4,025 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp4,007 triliun atau berkurang sekitar Rp17,398 miliar.
Sementara itu, pendapatan transfer mengalami penurunan dari Rp2,876 triliun menjadi Rp2,874 triliun atau berkurang sekitar Rp2,269 miliar. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar Rp111,008 miliar.
Di sisi belanja, justru terjadi peningkatan cukup signifikan. Belanja daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026 naik sebesar Rp74,655 miliar, dari sebelumnya Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun.
Penyesuaian tersebut disebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan selama tahun anggaran berjalan, terutama dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah.
Pembiayaan Daerah Melalui SiLPA dan Pinjaman Rp1 Triliun
Hal lain yang menjadi perhatian dalam rancangan perubahan APBD 2026 adalah struktur pembiayaan daerah.
Jihan menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan daerah, terdapat selisih yang perlu diseimbangkan melalui sumber pembiayaan yang sah sesuai ketentuan.
Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung merencanakan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp98,323 miliar serta penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Selain itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp100 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
Dengan komposisi tersebut, pembiayaan netto direncanakan mencapai Rp998,323 miliar untuk menutup defisit anggaran, sehingga struktur rancangan APBD berada dalam posisi seimbang dengan SiLPA tahun berkenaan sebesar nol rupiah.
DPRD Lanjutkan Pembahasan Raperda Perubahan APBD
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Lampung yang akan melanjutkan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 hingga ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD, sebanyak 61 anggota dewan hadir, baik secara langsung maupun melalui konferensi video, sehingga rapat dinyatakan memenuhi kuorum.
Selain penyampaian Raperda Perubahan APBD 2026, rapat paripurna juga membahas penyampaian dua Raperda prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung serta pembicaraan tingkat I terhadap 12 Raperda usul inisiatif DPRD.
Transparansi dan Ketepatan Penggunaan Anggaran Menjadi Perhatian
Besarnya nilai perubahan APBD 2026 tentu membawa tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Terlebih, terdapat peningkatan belanja daerah di tengah penurunan target pendapatan serta rencana penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Karena itu, pembahasan perubahan APBD tidak hanya perlu berorientasi pada keseimbangan angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan fiskal daerah, efektivitas program, ketepatan sasaran belanja, serta konsekuensi pembiayaan terhadap keuangan daerah.
Publik tentunya berharap seluruh program yang dibiayai melalui perubahan APBD 2026 dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, perubahan APBD tidak sekadar menjadi penyesuaian administrasi keuangan pemerintah, melainkan instrumen pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Lampung.(adv)






