BANDAR LAMPUNG, Suaraexpose.com – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, Senin 09/10/2026.
Penilaian Ombudsman Republik Indonesia (RI) Tahun 2026 diharapkan menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Dr. Ir. Marindo Kurniawan, S.T., M.M., menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak semata-mata diukur dari pencapaian predikat atau hasil penilaian lembaga pengawas, tetapi lebih dari itu, harus tercermin dari pengalaman masyarakat dalam memperoleh pelayanan pemerintahan.
Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas merupakan pelayanan yang mudah diakses, cepat, transparan, akuntabel, serta mampu memberikan kepastian dan kepercayaan kepada masyarakat.
“Penilaian Ombudsman RI Tahun 2026 harus menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk terus berbenah, meningkatkan kompetensi aparatur, serta menghadirkan pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” demikian penegasan Sekdaprov Marindo Kurniawan.
Ia menekankan bahwa setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan integritas.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur juga menjadi salah satu aspek penting. Sebab, pelayanan yang baik tidak hanya ditentukan oleh sistem dan fasilitas pendukung, tetapi juga oleh sikap, kemampuan, kedisiplinan, serta komitmen aparatur dalam melayani masyarakat.
Capaian Opini Kualitas Tertinggi pada tahun 2025 menjadi motivasi sekaligus modal penting bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2026.
Namun demikian, capaian tersebut tidak boleh membuat seluruh jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Evaluasi dan perbaikan harus terus dilakukan agar standar pelayanan semakin baik dan mampu menjawab tuntutan serta perkembangan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah Provinsi Lampung juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi, melakukan evaluasi berkala, serta menindaklanjuti setiap masukan dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya perbaikan pelayanan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik bukan hanya dilihat dari penghargaan maupun predikat yang diperoleh, melainkan dari sejauh mana masyarakat merasakan kemudahan, kepastian, kenyamanan, dan keadilan dalam mendapatkan pelayanan.
Kepuasan dan kepercayaan masyarakat merupakan ukuran sesungguhnya dari keberhasilan pelayanan pemerintah.
Dengan semangat Lampung Maju, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang semakin berkualitas, berintegritas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.(Red)


















