Example floating
Example floating
Example 728x250
Bandar LampungBeritaDinas KominfoGubernur LampungKominfoLampungPemrov LampungProvinsi Lampung

Pemprov Lampung Bangun Ekosistem Digital Terpadu, Lampung In Jadi Pintu Utama Pelayanan Publik

13
×

Pemprov Lampung Bangun Ekosistem Digital Terpadu, Lampung In Jadi Pintu Utama Pelayanan Publik

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, responsif, inklusif, dan akuntabel.

Upaya tersebut menjadi salah satu gagasan utama dalam webinar bertajuk “Transformasi Digital untuk Pelayanan Publik yang Inklusif, Responsif dan Berkualitas” yang diselenggarakan pada Rabu (29/7/2026).

Example 300x600

Kegiatan yang diinisiasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung tersebut dilaksanakan secara hibrida melalui Zoom dan siaran langsung YouTube dari Ruang Command Center Lantai II, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung.

Kepala BPSDMD Provinsi Lampung, Alhusnuriski, menegaskan bahwa transformasi digital tidak sekadar memindahkan pelayanan manual ke perangkat elektronik. Lebih dari itu, digitalisasi membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pikir, budaya kerja, serta cara aparatur pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari banyaknya aplikasi yang dimiliki pemerintah, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, kepastian, keamanan, dan keadilan dalam memperoleh pelayanan.

Ia juga menekankan pentingnya prinsip no one left behind, yakni memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses digitalisasi, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan lanjut usia.

Sementara itu, Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, menjelaskan bahwa salah satu arah kebijakan transformasi digital adalah mengintegrasikan berbagai aplikasi pelayanan pemerintah ke dalam satu ekosistem terpadu.

Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya membangun banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa keterhubungan. Integrasi diperlukan agar masyarakat tidak harus berulang kali memasukkan data yang sama ketika mengakses layanan dari perangkat daerah berbeda.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Pemprov Lampung telah menghadirkan Super App Lampung In sebagai gerbang digital untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Melalui aplikasi tersebut, masyarakat dapat memperoleh beragam informasi dan layanan, mulai dari ketersediaan kamar dan poliklinik di RSUD Abdul Moeloek, simulasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bapenda, informasi destinasi wisata dari Disparekraf, produk hukum dari Biro Hukum, harga pasar dari Disperindag, pengecekan bantuan sosial dari Dinas Sosial, informasi lowongan kerja dari Disnaker, hingga peringatan dini bencana dari Diskominfotik.

Ganjar juga menekankan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN).

Peningkatan kapasitas ASN, khususnya dalam literasi data numerik, kemampuan berpikir kritis (critical thinking), dan design thinking, dinilai penting agar kebijakan pemerintah benar-benar berbasis data serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari sisi pengawasan pelayanan publik, Kepala Keasistenan Penerimaan Verifikasi Laporan Ombudsman Lampung, Upi Fitriyanti, mengingatkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ia menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara memiliki kewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, adil, transparan, dan akuntabel. Standar pelayanan juga harus menjadi komitmen terukur antara pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai penerima layanan.

Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar mengubah pelayanan manual menjadi layanan daring, melainkan harus memastikan terpenuhinya hak masyarakat, menjamin keadilan, serta mencegah berbagai bentuk praktik maladministrasi.

Melalui pembangunan ekosistem digital terpadu, Pemprov Lampung berharap pelayanan pemerintahan semakin mudah diakses, efisien, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Transformasi tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan modern yang menempatkan kepentingan dan kepuasan masyarakat sebagai orientasi utama pelayanan publik.(***)

 

 

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *