Bandar Lampung, Suaraexpose.com – Di atas kertas, seruan efisiensi anggaran kerap digaungkan. Namun di balik itu, angka-angka dalam dokumen resmi justru bercerita lain. Data Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2026 menunjukkan, Sekretariat Kota Bandar Lampung mengalokasikan Rp 7.257.177.685—sekitar Rp 7,26 miliar hanya untuk belanja makanan dan minuman.
Angka itu tersebar dalam 21 paket kegiatan, sebagian besar melalui mekanisme e-purchasing. Yang mencolok bukan sekadar jumlahnya, melainkan komposisinya.
Lebih dari separuh anggaran, yakni Rp 3,76 miliar, terserap untuk kegiatan yang diberi label “aktivitas lapangan”. Istilah yang luas, nyaris tanpa penjelasan rinci.
Di belakangnya, menyusul pos jamuan tamu wali kota dan wakil wali kota sebesar Rp 2,17 miliar angka yang tak kecil untuk sekadar menjamu.
Sementara itu, belanja makan minum rapat mencapai Rp 444 juta, dan open house Idul Fitri menelan Rp 400 juta. Sisanya, sekitar Rp 477 juta, masuk dalam kategori kegiatan lain yang juga minim keterangan.
Jika ditarik garis lurus, hampir setiap hari anggaran publik mengalir untuk konsumsi. Pertanyaannya: untuk siapa, dan dengan ukuran apa manfaatnya diukur?
Sejumlah paket bahkan menggunakan nomenklatur umum seperti “belanja makanan dan minuman” tanpa penjelasan spesifik mengenai output kegiatan. Di sinilah celah itu terbuka ruang abu-abu yang kerap luput dari pengawasan publik.
Pemerhati anggaran Lampung Junaidi menilai, pola seperti ini bukan hal baru. “Belanja konsumsi sering jadi pos yang paling lentur. Mudah dicairkan, sulit diukur dampaknya,” ujarnya, Rabu (22/4/2026).
Kondisi ini kontras dengan narasi penghematan yang belakangan digaungkan pemerintah. Ketika masyarakat didorong menahan belanja, anggaran konsumsi birokrasi justru menggelembung hingga miliaran rupiah.
Hingga kini, belum ada penjelasan terbuka dari pihak Sekretariat Kota Bandar Lampung mengenai rasionalitas angka-angka tersebut terutama untuk pos terbesar yang berlabel “aktivitas lapangan”.
Di tengah tuntutan transparansi, publik tak hanya membutuhkan angka. Mereka menuntut jawaban apakah miliaran rupiah ini benar-benar berbanding lurus dengan pelayanan, atau sekadar menguap dalam rutinitas birokrasi yang tak pernah dipertanyakan. Bersambung.. (Red)
