Bandar Lampung – Suaraexpose.com, Pemerintah Provinsi Lampung resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai 10 April 2026.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan efektivitas kerja sekaligus efisiensi anggaran.
Penerapan WFH dilakukan dengan sejumlah pengecualian. Pejabat eselon I dan II, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta unit pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Sektor-sektor strategis seperti kesehatan, pendidikan, serta pelayanan perizinan dipastikan tetap beroperasi secara normal agar tidak mengganggu kebutuhan masyarakat.
Untuk menjaga disiplin dan kinerja ASN selama menjalankan WFH, pemerintah menerapkan sistem pengawasan berbasis digital.
ASN diwajibkan mengikuti rapat daring setiap pagi serta menggunakan aplikasi SIKAP yang dilengkapi fitur geo-tagging guna memantau kehadiran dan aktivitas kerja.
Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong terciptanya birokrasi yang lebih adaptif, produktif, dan modern.
Selain itu, penerapan WFH menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Lampung mengajak seluruh ASN untuk tetap menjaga profesionalisme, integritas, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, baik secara daring maupun luring.(***)
