Kota Metro — Suaraexpose.com, Di tengah perjuangan ribuan masyarakat untuk sekadar memperoleh akses pendidikan dan kehidupan yang layak, publik dikejutkan oleh sorotan tajam terhadap anggaran belanja jamuan tamu Pemerintah Kota Metro yang mencapai angka fantastis: Rp 3,2 miliar.
Anggaran tersebut kini menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa penggunaannya tidak mencerminkan prinsip efisiensi dan kepentingan rakyat. Bahkan, kritik keras bermunculan, menyebut adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaannya.
Nama Wali Kota Metro, Hi Bambang Iman Santoso, turut terseret dalam pusaran isu ini. Ia bahkan dijuluki oleh sejumlah pihak sebagai “Si Perut Karet”, sebuah istilah yang menggambarkan dugaan gaya hidup dan kebijakan anggaran yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
Menurut informasi yang beredar, anggaran jamuan tamu tersebut diduga dipecah menjadi beberapa paket agar tidak mencolok dalam pengawasan. Pola ini disebut-sebut sebagai modus yang kerap digunakan untuk menyamarkan besaran anggaran yang sebenarnya.
Sementara itu, masyarakat justru dihadapkan pada tekanan ekonomi yang semakin berat. Kontras ini memicu kemarahan publik, yang menilai kebijakan tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil.
Andika Syaputra, S.H., seorang pemerhati anggaran di Provinsi Lampung, angkat bicara. Dengan nada penuh kekecewaan, ia menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi ini.
“Gaung efisiensi besar-besaran seolah hanya berlaku bagi masyarakat, bukan bagi para pejabat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa nilai Rp 3,2 miliar tersebut untuk Belanja Natura dan Pakan Natura 12 Paket Rp 2.011.293.500, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5 paket Rp 1.003.925.000 dan Pengadaan Makan dan Minum untuk Rapat 23 paket Rp 246.595.000.
Menurutnya anggaran tersebut patut diaudit secara menyeluruh. Andika mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk aktif mengawal penggunaan anggaran daerah agar tidak disalahgunakan.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kota Metro terkait dugaan tersebut.
Sementara itu, aparat penegak hukum juga belum menunjukkan langkah konkret, yang memunculkan persepsi di tengah masyarakat bahwa penegakan hukum belum berjalan maksimal.
Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon, melainkan kebutuhan mendesak di tengah krisis kepercayaan publik.(***)
