Bandar Lampung, 23 Februari 2026 – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Lampung menggelar aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (23/2/2026).
Aksi yang berlangsung tertib dan kondusif ini menjadi wadah dialog terbuka antara mahasiswa dan pemangku kebijakan daerah terkait arah kebijakan pendidikan di Provinsi Lampung.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa bendera Aliansi Lampung Melawan serta menyampaikan enam poin tuntutan strategis, yakni:
Menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan daerah.
Mewujudkan pendidikan gratis dan merata.
Penambahan anggaran pendidikan secara proporsional.
Peningkatan kesejahteraan guru honorer.
Pemindahan siswa dan guru SMA Siger ke sekolah berlegalitas resmi dengan jaminan beasiswa.
Mendorong regulasi pajak progresif guna mendukung pembiayaan sektor pendidikan.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, A. Giri Akbar, S.E., M.B.A., didampingi Wakil Ketua I DPRD Provinsi Lampung Kostiana, SE., MH., serta Ketua Komisi V DPRD Lampung Dr. Yanuar Irawan, S.E., M.M.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota DPRD dan pejabat terkait, di antaranya Ni Ketut Dewi Nadi, ST., Ferliska Ramadita Johan, SH., Lesty Putri Utami, SH., M.Kn., M. Syukron Mukhtar, Lc., MA., Budhi Condrowati, SE., Ketut Romeo, serta Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ahmad Saefullah, SH. Hadir pula Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Desca Paksi Moeda, ST., MT., MM., dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas M. Rico, S.STP., MH.
Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa lembaga legislatif terbuka terhadap seluruh aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai agen perubahan. DPRD berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan serta mengawal pembahasannya bersama Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan kewenangan yang ada.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung menyampaikan bahwa sektor pendidikan memang menjadi fokus pengawasan dan pembahasan komisi, terutama terkait penganggaran, tata kelola sekolah, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan elemen mahasiswa dalam mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik dan berkeadilan.
Kehadiran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dalam dialog tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendengar secara langsung masukan dari mahasiswa. Diharapkan, komunikasi yang terbangun dapat menjadi langkah awal perumusan kebijakan pendidikan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Aksi ini mencerminkan dinamika demokrasi yang sehat di Provinsi Lampung, di mana mahasiswa dan pemerintah daerah dapat berdialog secara terbuka demi kemajuan pendidikan.
Dengan semangat kolaborasi, seluruh pihak optimistis bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Lampung dapat terwujud secara bertahap dan berkelanjutan.
